- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memasok 3.000 kilogram cabai rawit dari Makassar pada Rabu, 9 September 2026.
- Langkah tersebut bertujuan untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat serta menekan harga cabai rawit di pasaran.
- Pemerintah juga membatasi pengiriman cabai ke luar daerah guna menjaga ketersediaan pangan di Sulawesi Utara.
SuaraSulsel.id - Pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) memasok komoditi cabai rawit (rica) sebanyak 3.000 kilogram dari Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
"Nanti akan masuk cabai rawit sebanyak 3.000 kg dari Makassar dan kami berharap pasokan ini mampu memenuhi permintaan masyarakat Sulut yang cukup tinggi," kata Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara Reza Dotulung, di Manado, Rabu 9 September 2026.
Reza mengatakan pemerintah Sulut selain memasok dari Makassar, juga melakukan pembatasan pengiriman ke luar daerah Sulut.
"Kami harap produksi cabai di Sulut ataupun yang dari Makassar tidak lagi dijual ke luar daerah," katanya.
Baca Juga:Tim DVI Identifikasi 11 Warga Asal Makassar Korban Meninggal Kebakaran Paniai
Karena, katanya, pemerintah harus menjaga ketersediaan cabai rawit atau bahan pangan lainnya di sentra perdagangan Sulut.
"Kami harap dengan didatangkan cabai rawit dari Makassar ini, akan menekan harga di pasaran, dan masyarakat bisa mendapatkan dengan harga jauh lebih murah," katanya.
Dalam pekan ini, katanya, memang harga cabai rawit asal Gorontalo sempat menyentuh angka Rp200 ribu per kg dan cabai lokal sekitar Rp150 ribu - Rp170 ribu per kg.
Namun, katanya, kebiasaan orang Manado dan sekitarnya menginginkan cabai rawit yang lebih pedas seperti yang dari Gorontalo.
Pihaknya bersama dinas terkait, katanya, terus melakukan pemantauan harga dan pengawasan, sehingga jika terjadi gejolak maka akan segera ditindaklanjuti.
Baca Juga:5 Menit Kota Makassar Diguyur Hujan
"Pemantauan harga dan pengawasan dilakukan oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan baik di Sulut maupun di 15 kabupaten dan kota lainnya," katanya.
Sehingga, lanjut dia, koordinasi terus terjalin dan jika daerah lain terjadi surplus akan saling melengkapi dengan kabupaten atau kota yang kekurangan.
"Kami mengimbau masyarakat jangan panik, karena pemerintah akan terus memberikan pelayanan terbaik dan berupaya menjaga bahan pangan tetap ada," katanya.
