- Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi meminta Pertamina mengatasi dugaan kelangkaan BBM dan elpiji bersubsidi di Makassar, Senin (8/9).
- Kelangkaan tersebut memicu antrean panjang kendaraan di SPBU, kemacetan lalu lintas, lonjakan harga elpiji, serta mengganggu perekonomian warga.
- Polda Sulawesi Selatan sedang menyelidiki dugaan penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi serta elpiji bersama instansi terkait.
SuaraSulsel.id - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta pihak-pihak terkait untuk mengatasi dugaan kelangkaan atau kurangnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta Liquefied Petroleum Gas (LPG/elpiji) sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhannya.
"Ada dugaan kelangkaan BBM dan elpiji 3 kilogram, ini harus segera ditangani. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan," kata Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi merespons hal tersebut di Makassar, Senin (8/9).
Menurut dia, dugaan kelangkaan kebutuhan dasar masyarakat ini harus segera diatasi secepat mungkin oleh pihak penyedia dalam hal ini Pertamina, sebab akan berdampak langsung terhadap aktivitas perekonomian.
Selain itu, dari laporan yang diterima terjadi antrean panjang di beberapa SPBU serta kekurangan pasokan elpiji 3 kilogram hingga harga melejit di tingkat pengecer.
Baca Juga:Gas 3 Kg Langka dan Mahal, Pertamina Malah Bilang Begini
Sebab, dampak kenaikan itu dapat berpengaruh pada pelaku usaha kecil.
Saat ini setiap hari, hampir di seluruh wilayah Sulawesi terdapat antrean panjang kendaraan yang sebagian besar truk untuk membeli solar. Kondisi tersebut kerap membuat kemacetan lalu lintas.
Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, Pertamina, agen, pangkalan hingga aparat penegak hukum guna memastikan stok BBM maupun elpiji 3 kilogram bersubsidi tersedia.
Ia menegaskan, DPRD Sulsel terus mengawal permasalahan tersebut dan meminta Pertamina sebagai penyedia memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan penyebabnya serta langkah konkret dalam mengatasinya. Rencananya, DPRD Sulsel mengagendakan pertemuan dengan pihak terkait.
"Paling penting sekarang adalah bagaimana pasokan kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM serta elpiji yang sesuai harga yang ditetapkan," ucap politisi perempuan disapa akrab Cicu ini.
Persoalan distribusi kebutuhan masyarakat, kata dia, mesti segera diselesaikan dan menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak berulang.
Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto turut merespons fenomena kekurangan ketersediaan BBM maupun elpiji di masyarakat.
Baca Juga:Pertamina Batalkan Aturan Beli BBM Subsidi Harus Pakai STNK
Pihaknya kini masih melakukan penyelidikan dan mendalami dugaan praktik penyalahgunaan BBM maupun elpiji
"Tentu kami tidak akan tinggal diam. Dari Ditreskrimsus Polda Sulsel tetap melaksanakan penyelidikan. Apakah ada mafia, atau tidak ada mafia nanti kita sampaikan kembali," tuturnya kepada wartawan.
Pihak kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap orang-orang yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk penyalahgunaan atau penimbunan BBM maupun elpiji.
Merespons adanya kekurangan BBM dan elpiji, pihaknya segera berkoordinasi bersama pihak terkait, termasuk Pertamina dan pemilik SPBU.
Sebelumnya PT Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi menyatakan pasokan BBM di wilayahnya aman, hanya saja butuh pengawasan semua pihak agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.
