- Program PAIR Sulawesi mendanai riset kolaboratif Australia-Indonesia senilai Rp120 miliar untuk menghasilkan kebijakan nyata bagi masyarakat.
- Pelaksanaan riset melibatkan universitas serta pemerintah daerah di Sulawesi agar solusi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan lapangan.
- Hasil penelitian telah diimplementasikan sebagai dasar regulasi daerah, seperti kebijakan perkeretaapian dan perencanaan wilayah maritim Sulawesi Selatan.
Fokus Hilirisasi, Bukan Sekadar Publikasi
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan Adziman, mengatakan mekanisme agar hasil riset menjadi kebijakan telah dibangun sejak proposal penelitian disusun.
Menurutnya, setiap proposal PAIR Sulawesi wajib mencantumkan mitra pemerintah daerah yang akan menggunakan hasil penelitian.
"Kita sudah menentukan sejak awal siapa mitra pemerintah daerahnya. Jadi penelitian memang disiapkan agar hasilnya bisa diterapkan," katanya.
Baca Juga:Kisah Rosyidah, Mantan Pekerja Migran yang Sukses Bangun UMKM Olahan Laut di Indramayu
Ia menegaskan penelitian seharusnya tidak dilakukan jika tidak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
"Kalau riset tidak menyelesaikan masalah di daerah, sebaiknya jangan dilakukan. Begitu juga kalau terlalu lama diterapkan, manfaatnya menjadi berkurang."
Fauzan mencontohkan sejumlah rekomendasi PAIR Sulawesi telah menjadi acuan penyusunan kebijakan, termasuk Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai perencanaan wilayah maritim dan perikanan yang kini menjadi peta jalan pembangunan.
Menurutnya, keberlanjutan riset juga ditentukan oleh keterlibatan perguruan tinggi lokal.
"Dalam setiap proyek harus ada kampus lokal yang terlibat karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Presiden juga ingin melihat hasil riset yang benar-benar dirasakan masyarakat."
Baca Juga:Peneliti Unhas Kembangkan Gula Aren Alami Tanpa Pengawet
Ia menegaskan pemerintah kini mengubah orientasi pendanaan riset dari sekadar menghasilkan publikasi ilmiah menjadi hilirisasi inovasi yang bekerja sama dengan industri.
"Indikator utama adalah dampaknya kepada masyarakat. Ujungnya, pengembangan sains harus mampu menumbuhkan kekuatan ekonomi."
Fauzan menyebut pemerintah juga terus memperkuat ekosistem riset nasional. Tahun ini terdapat sekitar 118 ribu proposal penelitian dari 2.050 perguruan tinggi, sehingga persaingan pendanaan semakin ketat.
Selain itu, pemerintah terus mendorong berbagai riset strategis seperti pengembangan rumput laut, integrasi PLTS di wilayah kepulauan, tata kelola pelabuhan.
Sistem peringatan dini cuaca bagi nelayan, perubahan iklim, ketahanan bencana di Sulawesi, pengelolaan air tanah, hingga pariwisata alam yang inklusif.
"Masalah harus berasal dari masyarakat dan hasil riset harus kembali kepada masyarakat."
