- Program PAIR Sulawesi mendanai riset kolaboratif Australia-Indonesia senilai Rp120 miliar untuk menghasilkan kebijakan nyata bagi masyarakat.
- Pelaksanaan riset melibatkan universitas serta pemerintah daerah di Sulawesi agar solusi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan lapangan.
- Hasil penelitian telah diimplementasikan sebagai dasar regulasi daerah, seperti kebijakan perkeretaapian dan perencanaan wilayah maritim Sulawesi Selatan.
SuaraSulsel.id - Program Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) Sulawesi memastikan penelitian yang didanai bersama Pemerintah Australia dan Indonesia tidak akan berhenti sebagai publikasi ilmiah.
Seluruh riset yang dijalankan dirancang sejak awal agar dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam PAIR Annual Meeting 2026 di Makassar, Selasa 21 Juli 2026, mempertemukan akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk membahas hasil penelitian kolaboratif mengenai dampak perubahan iklim di Indonesia Timur.
Program PAIR Sulawesi merupakan program penelitian pertama yang didanai bersama oleh kedua negara dengan skema pendanaan 50:50. Dengan total anggaran Rp120 Miliar. Akan dialokasikan selama 4 tahun.
Baca Juga:Kisah Rosyidah, Mantan Pekerja Migran yang Sukses Bangun UMKM Olahan Laut di Indramayu
Program ini dikelola oleh Australia-Indonesia Centre bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) dan melibatkan sepuluh universitas mitra Australia-Indonesia serta sembilan perguruan tinggi regional di Sulawesi.
Penelitian Harus Berawal dari Masalah Masyarakat
Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa, menegaskan setiap penelitian dalam PAIR Sulawesi wajib disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, penentuan topik penelitian selalu diawali dengan diskusi bersama masyarakat serta institusi lokal. Sehingga hasilnya relevan dengan persoalan yang benar-benar dihadapi di lapangan.
"Kita harus memilih topik penelitian setelah berdiskusi dengan masyarakat dan institusi lokal. Mekanisme ini memang dibuat agar hasil riset menjadi kebijakan, bukan berhenti pada publikasi," ujar JJ, sapaan Rektor Unhas.
Baca Juga:Peneliti Unhas Kembangkan Gula Aren Alami Tanpa Pengawet
Ia mencontohkan, salah satu hasil penelitian Unhas telah menjadi dasar penyusunan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan terkait pengembangan perkeretaapian.
Bahkan, Unhas kemudian membuka Program Studi Teknik Perkeretaapian untuk mendukung pengembangan ekosistem tersebut.
Menurut Jamaluddin, dampak penelitian tidak selalu dapat diukur dengan nilai ekonomi semata.
"Masyarakat lokal bisa beradaptasi, mengajarkan anak-anaknya, dan menyiapkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan. Itu juga merupakan dampak yang sangat penting," katanya.
Meski demikian, ia menegaskan hasil penelitian tetap harus dipublikasikan agar dapat dikaji, dikoreksi, dan dikalibrasi oleh komunitas ilmiah.
"Apalagi untuk isu perubahan iklim. Semua rekomendasi harus terus dikoreksi agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan yang kuat," jelasnya.
Fokus Hilirisasi, Bukan Sekadar Publikasi
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan Adziman, mengatakan mekanisme agar hasil riset menjadi kebijakan telah dibangun sejak proposal penelitian disusun.
Menurutnya, setiap proposal PAIR Sulawesi wajib mencantumkan mitra pemerintah daerah yang akan menggunakan hasil penelitian.
"Kita sudah menentukan sejak awal siapa mitra pemerintah daerahnya. Jadi penelitian memang disiapkan agar hasilnya bisa diterapkan," katanya.
Ia menegaskan penelitian seharusnya tidak dilakukan jika tidak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
"Kalau riset tidak menyelesaikan masalah di daerah, sebaiknya jangan dilakukan. Begitu juga kalau terlalu lama diterapkan, manfaatnya menjadi berkurang."
Fauzan mencontohkan sejumlah rekomendasi PAIR Sulawesi telah menjadi acuan penyusunan kebijakan, termasuk Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai perencanaan wilayah maritim dan perikanan yang kini menjadi peta jalan pembangunan.
Menurutnya, keberlanjutan riset juga ditentukan oleh keterlibatan perguruan tinggi lokal.
"Dalam setiap proyek harus ada kampus lokal yang terlibat karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Presiden juga ingin melihat hasil riset yang benar-benar dirasakan masyarakat."
Ia menegaskan pemerintah kini mengubah orientasi pendanaan riset dari sekadar menghasilkan publikasi ilmiah menjadi hilirisasi inovasi yang bekerja sama dengan industri.
"Indikator utama adalah dampaknya kepada masyarakat. Ujungnya, pengembangan sains harus mampu menumbuhkan kekuatan ekonomi."
Fauzan menyebut pemerintah juga terus memperkuat ekosistem riset nasional. Tahun ini terdapat sekitar 118 ribu proposal penelitian dari 2.050 perguruan tinggi, sehingga persaingan pendanaan semakin ketat.
Selain itu, pemerintah terus mendorong berbagai riset strategis seperti pengembangan rumput laut, integrasi PLTS di wilayah kepulauan, tata kelola pelabuhan.
Sistem peringatan dini cuaca bagi nelayan, perubahan iklim, ketahanan bencana di Sulawesi, pengelolaan air tanah, hingga pariwisata alam yang inklusif.
"Masalah harus berasal dari masyarakat dan hasil riset harus kembali kepada masyarakat."
Australia dan Indonesia Pastikan Riset Berdampak Nyata
Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, menegaskan Australia tidak melakukan intervensi dalam penentuan tema penelitian.
Menurutnya, seluruh topik dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat dan mitra di Indonesia, terutama terkait tantangan perubahan iklim.
"Program ini didanai bersama. Australia tidak ikut campur menentukan topik penelitian."
Ia mengatakan keberhasilan PAIR Sulawesi akan diukur dari dampak nyata yang dihasilkan.
"Seharusnya ada dampak dari program PAIR di Sulawesi. Jika tidak ada dampak, program ini tentu tidak akan dilanjutkan."
Todd menilai berbagai persoalan seperti abrasi pantai, kekeringan, dan perubahan iklim merupakan tantangan bersama yang dialami Indonesia maupun Australia.
"Penelitian ini tidak hanya membantu Sulawesi, tetapi juga Indonesia, Australia, bahkan dunia. Semoga hasil penelitian ini menjadi bagian dari solusi."
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Ayom Widipaminto, mengatakan sejak awal PAIR Sulawesi memang dirancang agar menghasilkan dampak terhadap kebijakan daerah, lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Ia menambahkan setiap dana yang dikeluarkan akan dievaluasi berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
"Kita akan menghitung setiap satu rupiah dana yang digunakan dapat menghasilkan dampak seperti apa. Semua mitra penelitian dalam program ini juga telah berkomitmen memanfaatkan hasil risetnya."
Melalui pendekatan tersebut, PAIR Sulawesi diharapkan menjadi model kolaborasi riset internasional yang tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah.
Tetapi juga menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, inovasi yang dapat diterapkan, dan solusi nyata bagi masyarakat di Sulawesi maupun Indonesia.
