- Program PAIR Sulawesi mendanai riset kolaboratif Australia-Indonesia senilai Rp120 miliar untuk menghasilkan kebijakan nyata bagi masyarakat.
- Pelaksanaan riset melibatkan universitas serta pemerintah daerah di Sulawesi agar solusi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan lapangan.
- Hasil penelitian telah diimplementasikan sebagai dasar regulasi daerah, seperti kebijakan perkeretaapian dan perencanaan wilayah maritim Sulawesi Selatan.
SuaraSulsel.id - Program Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) Sulawesi memastikan penelitian yang didanai bersama Pemerintah Australia dan Indonesia tidak akan berhenti sebagai publikasi ilmiah.
Seluruh riset yang dijalankan dirancang sejak awal agar dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam PAIR Annual Meeting 2026 di Makassar, Selasa 21 Juli 2026, mempertemukan akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk membahas hasil penelitian kolaboratif mengenai dampak perubahan iklim di Indonesia Timur.
Program PAIR Sulawesi merupakan program penelitian pertama yang didanai bersama oleh kedua negara dengan skema pendanaan 50:50. Dengan total anggaran Rp120 Miliar. Akan dialokasikan selama 4 tahun.
Baca Juga:Kisah Rosyidah, Mantan Pekerja Migran yang Sukses Bangun UMKM Olahan Laut di Indramayu
Program ini dikelola oleh Australia-Indonesia Centre bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) dan melibatkan sepuluh universitas mitra Australia-Indonesia serta sembilan perguruan tinggi regional di Sulawesi.
Penelitian Harus Berawal dari Masalah Masyarakat
Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa, menegaskan setiap penelitian dalam PAIR Sulawesi wajib disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, penentuan topik penelitian selalu diawali dengan diskusi bersama masyarakat serta institusi lokal. Sehingga hasilnya relevan dengan persoalan yang benar-benar dihadapi di lapangan.
"Kita harus memilih topik penelitian setelah berdiskusi dengan masyarakat dan institusi lokal. Mekanisme ini memang dibuat agar hasil riset menjadi kebijakan, bukan berhenti pada publikasi," ujar JJ, sapaan Rektor Unhas.
Baca Juga:Peneliti Unhas Kembangkan Gula Aren Alami Tanpa Pengawet
Ia mencontohkan, salah satu hasil penelitian Unhas telah menjadi dasar penyusunan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan terkait pengembangan perkeretaapian.
Bahkan, Unhas kemudian membuka Program Studi Teknik Perkeretaapian untuk mendukung pengembangan ekosistem tersebut.
Menurut Jamaluddin, dampak penelitian tidak selalu dapat diukur dengan nilai ekonomi semata.
"Masyarakat lokal bisa beradaptasi, mengajarkan anak-anaknya, dan menyiapkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan. Itu juga merupakan dampak yang sangat penting," katanya.
Meski demikian, ia menegaskan hasil penelitian tetap harus dipublikasikan agar dapat dikaji, dikoreksi, dan dikalibrasi oleh komunitas ilmiah.
"Apalagi untuk isu perubahan iklim. Semua rekomendasi harus terus dikoreksi agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan yang kuat," jelasnya.
