- Polres Luwu menetapkan anggota DPRD Luwu berinisial SPB sebagai tersangka kasus perusakan makam adat pada Jumat (13/11/2026).
- Keluarga ahli waris melaporkan pembongkaran makam leluhur marga Rantebala di Desa Rante Balla tersebut ke Polres Luwu sejak tahun 2021.
- Komisi III DPR RI mendesak kepolisian menuntaskan penyidikan kasus dugaan pengrusakan lingkungan dan makam adat oleh PT Masmindo Dwi Area.
SuaraSulsel.id - Seorang anggota DPRD Kabupaten Luwu berinisial SPB ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan lingkungan dan situs makam adat leluhur marga Rantebala, Nek Pong Titing, di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Makam leluhur tersebut berada di kawasan konsesi tambang emas PT Masmindo Dwi Area.
Kepala Seksi Humas Polres Luwu, Iptu Yakobus Rimpung, membenarkan penetapan tersangka tersebut. SPB disangkakan melanggar Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal dua tahun enam bulan.
"Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang disangkakan yakni Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ancaman pidana dua tahun enam bulan," kata Yakobus saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga:Perempuan Sulawesi Bersuara Desak Moratorium Izin Tambang dan Perlindungan Hutan Hujan
Meski telah berstatus tersangka, SPB belum ditahan. Penyidik saat ini masih merampungkan berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Luwu.
"Belum (ditahan). Sementara dirampungkan berkasnya," ujarnya.
Perkara ini sebelumnya telah dilaporkan pihak keluarga dan ahli waris Nek Pong Titing ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Luwu sejak 2021.
Dalam laporan tersebut, SPB diduga terlibat dalam pembongkaran makam Nek Pong Titing saat masih menjabat sebagai Kepala Desa Rante Balla.
Pihak keluarga menduga makam leluhur mereka dibongkar tanpa persetujuan ahli waris, tanpa upacara adat, dan tanpa pemberitahuan kepada keluarga.
Baca Juga:Anggota Polda Sulsel Ditemukan Tewas di Lokasi Tambang Masmindo Luwu
Pembongkaran itu diduga berkaitan dengan rencana aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.
Kasus ini kemudian mendapat perhatian Komisi III DPR RI. Pihak keluarga bersama ahli waris diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Senayan, Jakarta, pada 7 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, Komisi III menyoroti sengketa lahan antara masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan Rante Balla dengan PT Masmindo Dwi Area.
Persoalan yang dibahas mencakup dugaan pengrusakan lingkungan dan situs makam adat.
Kapolres Luwu, AKBP Andreas Nurcahyo, juga mendapat sorotan dalam rapat tersebut. Komisi III mendesak kepolisian segera menuntaskan penanganan perkara yang telah dilaporkan keluarga ahli waris.
Perwakilan keluarga Nek Pong Titing, Golda Titing, dalam forum itu mengungkapkan bahwa makam leluhurnya masih utuh pada 2024.
