- Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mencari pengganti wakil presiden setelah kunjungan kerja ke luar negeri.
- Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara Milad Muhammadiyah di Kota Palu pada Sabtu lalu.
- Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong harus melalui mekanisme sidang MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
SuaraSulsel.id - Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan mencari pengganti wakil presiden setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu 14 November 2026.
“Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden,” kata Prabowo.
Prabowo menyampaikan hal itu ketika menjelaskan agenda kenegaraannya yang cukup padat dalam beberapa hari ke depan.
Baca Juga:Muhammadiyah Sebut Empat Kriteria Cawapres Pendamping Prabowo
Ia mengatakan, keputusan mengenai sosok pengganti wakil presiden juga membutuhkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
“Untuk mencari pengganti itu, saya harus mendapat bisikan dari Yang Maha Kuasa,” ujarnya.
Meski demikian, Prabowo belum menyebutkan nama maupun kriteria calon yang akan dipertimbangkan untuk mengisi posisi wakil presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung padatnya aktivitas dirinya bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Ia mengaku tetap bekerja hingga larut malam sebelum bertolak ke Palu pada Sabtu pagi.
Menurutnya, tanggung jawab pemerintahan membuat dirinya dan jajaran kabinet tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat.
Baca Juga:Muhammadiyah Apresiasi Kebijakan Prabowo Tata Ulang Pengelolaan Sumber Daya Alam
“Bagi kami, tidak ada hari istirahat,” tuturnya.
Sementara itu, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan demikian, pengisian jabatan wakil presiden tidak hanya menjadi kewenangan presiden dalam menentukan nama calon, tetapi juga harus melalui mekanisme pemilihan oleh MPR sebagaimana diatur konstitusi.
