- BPS RI menetapkan Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 pada Rabu, 10 Juni 2026.
- Sensus ini dilakukan untuk mendata seluruh sektor usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap serta menyeluruh di Indonesia.
- Data akurat yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
SuaraSulsel.id - Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI).
Dalam sambutannya, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai sangat antusias dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang kami canangkan Sensus Ekonomi. Kami mengapresiasi Bapak Gubernur yang sangat antusias menghadirkan para kepala daerah. Mari kita bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi ini,” ungkapnya saat membuka Pencanangan Sensus Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 2026 di Ruag Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (10/6/2026).
“Sensus ini adalah pendataan lengkap dan menyeluruh tanpa terkecuali. Akan mencakup sektor usaha, aktivitas ekonomi, hingga rumah tangga untuk menangkap dinamika ekonomi yang terjadi di masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga:Cek Fakta: Benarkah Pemprov Sulsel Habiskan Rp12 Miliar untuk Sekali Makan?
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan manfaat besar bagi daerah, terutama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Jika ini sukses, kepala daerah akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena data yang dihasilkan akan menjadi dasar kebijakan yang lebih presisi,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi ini sangat penting karena menjadi yang pertama di Indonesia dalam rangkaian persiapan nasional.
Ia juga menekankan perlunya pemetaan ekonomi yang lebih detail, termasuk jenis usaha masyarakat, pelaku usaha, hingga keterlibatan dalam koperasi dan aktivitas ekonomi lainnya.
“Kami membutuhkan pemetaan perekonomian yang lebih rinci, termasuk jenis usaha masyarakat dan keterlibatan dalam koperasi. Kami juga memohon arahan dari Kepala BPS agar kami bisa memahami lebih dalam pelaksanaan ini,” ungkapnya.
Baca Juga:Wagub Sulsel Ajak Warga Luwu Timur Kelola Sampah dan Tanam Cabai
Gubernur turut mengapresiasi semangat jajaran BPS dalam pelaksanaan pendataan serta mengajak seluruh pihak untuk memastikan data yang dihimpun benar-benar akurat dan bermanfaat bagi pembangunan daerah maupun nasional.
“Yakinkan bahwa data yang dikumpulkan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Ayo sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” tutupnya.
