- Organisasi kepemudaan Kabupaten Bone melaporkan akun Instagram @lambeturah_bone_ ke polisi karena unggahan dugaan hubungan pribadi pejabat memicu konflik sosial.
- Praktisi komunikasi menyatakan bahwa unggahan media sosial merupakan konstruksi realitas yang mewajibkan masyarakat melakukan verifikasi secara ketat.
- Peneliti komunikasi menilai akun lokal sering menggunakan pola gosip untuk membangun interaksi, sehingga warganet perlu memahami batas kebebasan berekspresi.
SuaraSulsel.id - Polemik unggahan akun Instagram @lambeturah_bone_ yang menyinggung dugaan hubungan pribadi antara seorang kepala daerah dan ketua DPRD di wilayah yang sama menjadi sorotan.
Isu yang belum terverifikasi kebenarannya itu telanjur memicu perbincangan di media sosial hingga berujung pada pelaporan akun tersebut ke polisi.
Akun tersebut juga dikabarkan mengklaim memiliki rekaman kamera pengawas atau CCTV hotel terkait isu yang diangkat.
Namun, hingga kini, kebenaran dugaan tersebut belum terverifikasi. Belum ada bukti autentik yang memastikan identitas pihak yang dimaksud maupun membuktikan klaim kepemilikan rekaman CCTV tersebut.
Baca Juga:Andi Sudirman Masuk Daftar 10 Gubernur Berkinerja Baik Versi Anak Muda
Meski demikian, unggahan itu telanjur menjadi perbincangan warganet. Persoalan kemudian berkembang setelah akun tersebut dilaporkan ke polisi oleh pihak yang mengaku menyoroti dampak sosial dari penyebaran informasi tersebut.
Kuasa hukum organisasi kepemudaan Kabupaten Bone, Ancol Phatend, Andi Asrul Amri mengatakan laporan yang mereka ajukan berfokus pada dampak yang ditimbulkan unggahan itu, bukan pada ada atau tidaknya penyebutan nama pejabat secara langsung.
Menurut Asrul, unggahan tersebut telah memicu perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Ia bahkan menyebut polemik yang berkembang berujung pada perselisihan dan konflik.
"Yang kita laporkan terkait dampak sosial yang ditimbulkan akibat postingan itu. Kita tidak masuk pada persoalan dia menyebut atau tidak menyebut bupati atau ketua DPRD," ujar Andi Asrul Amri.
Ia menjelaskan pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan masih berada pada tahap awal. Pihaknya juga berencana menyerahkan bukti tambahan apabila diperlukan untuk mendukung laporan tersebut.
Baca Juga:Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Disikat Lagi oleh Kejati
Di tengah polemik itu, persoalan yang lebih luas ikut mengemuka. Sejauh mana pengguna media sosial memahami batas antara menyampaikan informasi, membangun dugaan, dan menggiring opini publik?
Informasi di media sosial merupakan konstruksi realitas
Praktisi Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Faqih M mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai setiap informasi yang beredar di media sosial.
Menurutnya, sebuah unggahan merupakan hasil konstruksi realitas yang dibuat oleh pemilik akun dan dapat memengaruhi cara audiens memahami suatu peristiwa.
Karena itu, persoalannya bukan hanya apakah informasi tersebut benar atau salah, tetapi juga bagaimana informasi disusun, disampaikan, dan diterima oleh masyarakat.
"Kalau melihat postingan gini di medsos ya selalu percaya saja bahwa postingan itu hasil dari konstruksi realitas yang dibuat pemilik akun untuk membentuk opini publik. Ini terlepas benar atau salah tapi harus diverifikasi," kata Faqih.
