- Harga material konstruksi naik signifikan dalam dua bulan terakhir, menekan pengembang properti dalam memenuhi target pembangunan tiga juta rumah.
- Ketidakmampuan menyesuaikan harga jual rumah subsidi menyebabkan pengembang menunda proyek baru guna menghindari kerugian finansial yang berkelanjutan.
- Kenaikan biaya produksi properti berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat akses hunian layak bagi kelompok berpenghasilan rendah.
SuaraSulsel.id - Kenaikan harga bahan bangunan mulai menekan sektor properti, terutama pembangunan rumah subsidi.
Lonjakan biaya produksi tidak hanya dirasakan pengembang, tetapi juga berpotensi menahan laju konsumsi masyarakat di sektor perumahan yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi domestik.
Tekanan tersebut kian terasa di tengah target ambisius pemerintah untuk membangun tiga juta rumah. Para pelaku usaha menilai tanpa intervensi kebijakan, target tersebut berisiko melambat bahkan sulit tercapai.
CEO Togika Group, Mustadjab Mudji mengatakan kenaikan harga material konstruksi terjadi cukup signifikan dalam waktu singkat.
Baca Juga:Gubernur Sulsel Dukung Program Jembatan Gantung Presiden Prabowo untuk Akses Warga
Dalam satu hingga dua bulan terakhir, beberapa komponen utama seperti besi, baja ringan, dan bahan industri lainnya mengalami kenaikan sekitar 10 hingga 15 persen.
Kondisi ini memaksa pengembang menghitung ulang kelayakan proyek, khususnya pada segmen rumah subsidi yang memiliki keterbatasan dalam penyesuaian harga jual.
"Berbeda dengan rumah komersial yang bisa mengikuti mekanisme pasar, harga rumah subsidi tidak bisa langsung disesuaikan meskipun biaya produksi naik," ujar Mustadjab, Rabu, 6 Mei 2026.
Menurutnya, harga rumah subsidi yang relatif stagnan dalam tiga tahun terakhir semakin mempersempit ruang gerak pengembang. Sementara itu, harga material terus mengalami kenaikan hampir setiap tahun.
Ia menilai, penyesuaian harga rumah subsidi sekitar 10 hingga 15 persen perlu dipertimbangkan agar proyek tetap berjalan.
Baca Juga:Gubernur Sulsel Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo
Tanpa penyesuaian tersebut, pengembang cenderung menahan pembangunan proyek baru guna menghindari kerugian. Dampaknya, pasokan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi terganggu.
"Kalau kondisi ini dibiarkan sektor rumah subsidi bisa stagnan. Pengembang pasti lebih berhati-hati memulai proyek baru," ujarnya.
Di sisi lain, kenaikan harga juga mulai merembet ke rumah komersial. Meski pengembang memiliki fleksibilitas dalam menentukan harga, peningkatan harga jual tetap berdampak pada daya beli masyarakat.
Kenaikan 5 hingga 10 persen saja dinilai cukup memberatkan, apalagi jika diikuti peningkatan uang muka.
Situasi ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat. Ketika harga rumah meningkat, sebagian calon pembeli cenderung menunda keputusan, bahkan mengalihkan belanja ke kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Sekretaris DPD REI Sulawesi Selatan, Khoiruman menyebut tekanan dari sisi biaya produksi semakin terasa dalam beberapa waktu terakhir.
Selain kenaikan harga material, faktor lain seperti harga tanah dan upah tenaga kerja juga mengalami peningkatan.
"Material naik cukup besar. Bahkan ada toko yang menahan stok dan menjual dengan harga lebih tinggi," katanya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat pengembang kesulitan menjaga harga jual rumah subsidi tetap sesuai ketentuan pemerintah. REI sendiri telah berulang kali mengusulkan penyesuaian harga kepada pemerintah, termasuk pada tahun ini.
Khoiruman menjelaskan kenaikan harga rumah subsidi biasanya berada di kisaran 5 hingga 10 persen. Penyesuaian ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kalau dipaksakan membangun dalam kondisi sekarang tanpa penyesuaian harga, pengembang bisa rugi. Akhirnya produksi tetap jalan, tapi dikurangi," ujarnya.
Di lapangan, kenaikan harga material bahkan lebih terasa. Bata ringan (hebel), misalnya dilaporkan naik hingga 36 persen, dari sekitar Rp405 ribu menjadi Rp550 ribu per kubik.
Material lain seperti pasir juga mengalami kenaikan, dari Rp900 ribu menjadi sekitar Rp1,3 juta per kubik.
Dengan margin keuntungan yang relatif tipis sejak awal, lonjakan harga tersebut membuat posisi pengembang dan subkontraktor semakin tertekan. Sejumlah pelaku usaha bahkan mulai mempertanyakan penyebab kenaikan yang terjadi di tengah harga bahan bakar minyak (BBM) yang relatif stabil.
Pengembang lainnya, Achmad Ariady menyebut kenaikan harga material sudah terasa sejak munculnya isu kelangkaan BBM. Hampir seluruh bahan baku konstruksi mengalami kenaikan signifikan.
"Material memang naik, seperti hebel dan aluminium. Rata-rata kenaikannya di atas 20 persen," ujar Founder PT Kelapa Gading Berlian tersebut.
Menurutnya, tanpa langkah intervensi dari pemerintah, sektor properti berpotensi melambat.
Padahal sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung program pembangunan nasional, termasuk target tiga juta rumah.
"Kami berharap pemerintah bisa memberi jalan keluar. Kalau tidak, sektor ini akan berat tumbuh, sementara kami juga bagian dari yang mendukung program tiga juta rumah," katanya.
Di tengah tekanan tersebut, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui, menilai sektor properti masih memiliki daya tahan. Ia menyebut sebagian besar komponen biaya pembangunan masih bersumber dari dalam negeri, sehingga dampaknya relatif bisa dikendalikan.
Selain itu, minat masyarakat terhadap kepemilikan rumah dinilai masih cukup tinggi, terutama karena properti dianggap sebagai kebutuhan primer sekaligus instrumen investasi yang relatif aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Dalam kondisi global yang tidak pasti, masyarakat cenderung mengalihkan aset ke instrumen yang lebih aman seperti properti," ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tekanan terhadap daya beli tetap perlu diwaspadai. Jika harga terus naik tanpa diimbangi kebijakan yang mendukung, maka konsumsi masyarakat di sektor perumahan berpotensi melemah.
Pada akhirnya kenaikan harga bahan bangunan tidak hanya berdampak pada pengembang, tetapi juga berimbas pada masyarakat luas.
Kata Sutardjo, ketika biaya pembangunan meningkat dan harga rumah sulit dijangkau, maka akses terhadap hunian layak menjadi semakin terbatas.
"Maka target besar pembangunan perumahan pun akan menghadapi tantangan serius," tegasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
