Jeritan Buruh Outsourcing: Tak Ada Skincare, yang Penting Anak Bisa Sekolah

SuaraSulsel.id - Enam hari dalam sepekan, tenaga kerja outsourcing AN menyapu halaman dan ruangan fasilitas milik pemerintah daerah.

Pekerjaannya sederhana, tetapi tak ringan. Debu, sampah, dan rutinitas yang nyaris tak berubah selama sembilan tahun terakhir menjadi bagian dari hidupnya.

Namun yang tak pernah ikut "dibersihkan" adalah persoalan upah.

Perempuan berusia 32 tahun itu bekerja sebagai petugas kebersihan melalui skema outsourcing.

Baca Juga:Inilah Daftar Gaji Minimum Pekerja di Kota Makassar Mulai 2026

Setiap bulan, ia menerima gaji Rp2,5 juta. Angka itu jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.921.088.

"Yang penting bisa makan sehari-hari. Walau kurang, ya disyukuri saja," katanya, Kamis, 30 April 2026.

Di rumah, dua anaknya menunggu. Satu di bangku SMP, satu lagi di kelas dua SMA.

Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan harian yang tak menentu.

"Namanya buruh bangunan kadang ada kerjaan, kadang tidak," ujarnya.

Baca Juga:Resmi! UMP Sulawesi Selatan 2026 Naik, Ini Angka Pastinya

Dalam situasi seperti itu, pengeluaran menjadi perkara memilih mana yang harus dikorbankan. AN menyebut kebutuhan pribadi menjadi hal pertama yang ia pangkas.

"Sekarang sudah tidak beli skincare. Bisa untuk makan dan anak-anak ke sekolah saja sudah bersyukur," katanya tertawa pelan.

Cerita AN bukan anomali. Ia adalah potret kecil dari gambaran pasar kerja di Sulawesi Selatan saat ini.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 4,45 persen pada November 2025, naik dibandingkan Agustus di tahun yang sama.

Jumlah penganggur pun bertambah menjadi sekitar 218 ribu orang. Di saat yang sama, jumlah penduduk bekerja justru menurun.

Fenomena ini menggambarkan pasar kerja yang tidak sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja baru, bahkan kehilangan sebagian tenaga kerja yang sebelumnya terserap.

Lebih jauh, sektor informal masih mendominasi, mencakup hampir 59 persen dari total pekerja.

Artinya, sebagian besar pekerja berada dalam kondisi kerja yang rentan, tanpa kepastian upah, jaminan sosial yang memadai, atau perlindungan kerja jangka panjang.

Lulusan SMA/SMK Paling Banyak Menganggur

Ironisnya, tantangan terbesar justru dialami oleh mereka yang secara formal siap kerja.

Data menunjukkan bahwa pengangguran paling banyak berasal dari lulusan SMA dan SMK. Tingkat pengangguran tertinggi bahkan tercatat pada lulusan SMK, mencapai 9,74 persen.

AN termasuk dalam kelompok ini. Ia lulusan SMK jurusan tata boga. Harapannya dulu sederhana. Bekerja di hotel atau restaurant besar.

Namun, peluang itu tak pernah benar-benar datang.

"Saya jurusan tata boga, tapi terpaksa daftar sebagai petugas kebersihan," ungkapnya.

Kisah ini memperlihatkan jurang antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Sekolah menyiapkan keterampilan tertentu, tetapi pasar tidak selalu menyediakan ruang bagi keterampilan itu untuk digunakan.

Jam Kerja Panjang, PHK Jadi Ancaman

Selain upah, AN juga menyoroti hal lain. Soal ketidakpastian.

Sebagai pekerja outsourcing, ia mengaku kerap menghadapi jam kerja yang tidak manusiawi.

Ancaman pemutusan kerja pun selalu ada tanpa jaminan pesangon.

Sistem outsourcing sendiri menjadi salah satu isu utama yang kini kembali menguat, terutama menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei.

Soroti Outsourching Hingga Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

Di Sulawesi Selatan, serikat buruh menyiapkan sejumlah tuntutan yang mencerminkan keresahan pekerja di lapangan. Termasuk yang dialami AN.

Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulsel, Andi Malantik mengatakan isu outsourcing menjadi salah satu fokus utama yang akan disuarakan.

Serikat buruh mendesak agar sistem ini dibatasi hingga dihapus, termasuk di perusahaan milik negara.

"Karena itulah yang dicontohi oleh perusahaan swasta," ujarnya.

Selain itu mereka juga mendorong pemerintah meratifikasi Konvensi 190 dari International Labour Organization (ILO) yang mengatur perlindungan pekerja dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Di tingkat lokal, tuntutan lebih konkret. Soal penegakan hukum ketenagakerjaan.

Menurut Andi, pengawasan terhadap perusahaan masih lemah. Pelanggaran seperti upah di bawah standar, jam kerja bermasalah, hingga pesangon yang tidak dibayar disebut masih kerap terjadi.

Serikat buruh bahkan berencana mendatangi langsung perusahaan-perusahaan yang dinilai belum memenuhi hak dasar pekerja.

"Kami akan menuntut dan mendatangi perusahaan-perusahaan yang belum memberikan hak-hak dasarnya," katanya.

Di sisi lain, kesejahteraan buruh disebut justru mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Itu ditandai dengan meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah seperti Wajo, Jeneponto, dan Bantaeng.

Minimnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) juga menjadi sorotan. Andi menyebut jumlah perusahaan yang memiliki PKB bahkan belum mencapai 10 persen.

"Kalau hanya peraturan perusahaan, itu hanya keinginan perusahaan," tegasnya.

Pemerintah menjawab?

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyebut telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menyerap tenaga kerja demi menekan angka pengangguran.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, hingga proyek infrastruktur padat karya menjadi andalan.

Untuk tahun ini misalnya, pemprov menjalankan proyek pembangunan jalan secala multiyears dengan anggaran sekitar Rp3,7 triliun.

Ia memperkirakan sebagian besar dana akan berputar di masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

"Kami persyaratkan wajib menggandeng pekerja lokal. Sehingga dari Rp 3,7 triliun anggaran yang disiapkan dan pasti mempekerjakan orang lokal. Itu akan berputar pasti," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program Creative Hub untuk siswa SMK, sebuah ruang praktik berbasis industri agar lulusan lebih siap masuk pasar kerja.

"Itu bengkel yang memang langsung komersil standar untuk anak SMK bekerjasama dengan industri. Ketika lulus, mereka sudah bisa langsung go market," sebutnya.

Namun, pertanyaannya tetap terbuka. Seberapa cepat program-program ini dapat menjangkau mereka yang sudah lama berada di pasar kerja informal atau sektor rentan?

Bertahan di antara harapan

AN hingga hari ini tetap bekerja enam hari dalam seminggu dengan upah yang tak pernah benar-benar cukup.

Ia diberi pilihan yang terbatas, sementara kebutuhan hidup tak bisa menunggu.

Di tengah momentum May Day, ketika suara buruh menggema lebih keras dari biasanya, kisah seperti AN menjadi pengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan bukan hanya soal kebijakan tetapi tentang kehidupan yang dijalani hari demi hari.

AN masih berharap pemerintah bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan menjangkau masyarakat menengah ke bawah agar nasib serupa tak dialami anak cucunya.

"Harapannya yang pasti ada lapangan kerja terutama untuk lulusan SMK atau SMA. Lowongan tidak hanya dibuka untuk lulusan kuliah, agar anak-anak yang tidak mampu bisa lebih mudah bekerja," harapnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing