- PT Pertamina menaikkan harga LPG nonsubsidi 12 kilogram di Sulawesi Selatan mulai 18 April 2026 hingga Rp250.000 per tabung.
- Pelaku usaha kecil di Makassar terpaksa menaikkan harga jual produk karena beban operasional meningkat akibat kenaikan harga gas tersebut.
- Kenaikan harga energi memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap penurunan daya beli konsumen serta potensi peralihan penggunaan ke gas subsidi.
SuaraSulsel.id - Di Makassar, Marsya (43) kembali menimbang biaya usahanya. Bukan karena dagangan ayam gorengnya sepi, tetapi karena harga gas yang berubah.
Kabar kenaikan harga LPG nonsubsidi 12 kilogram yang ia baca sejak Minggu 19 April 2026 petang membuatnya tertegun.
Selama hampir 8 tahun terakhir, ia memilih beralih dari LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram. Selain karena usahanya yang mulai stabil, ia juga merasa jenis gas tersebut lebih irit dan aman digunakan.
"Sebenarnya bukan cuma karena keuangan yang mulai bagus, tapi irit dan aman ya. Gas 12 kilo jarang kita dengar meledak dibanding yang 3 kilo," ujarnya, Selasa, 21 April 2026.
Baca Juga:Wagub Sulsel Dorong Perempuan Parepare Jadi Motor UMKM dan Ketahanan Keluarga
Namun, keputusan yang selama ini ia anggap tepat kini membawa konsekuensi baru.
Seiring kebijakan penyesuaian harga oleh PT Pertamina (Persero) per 18 April 2026, harga LPG nonsubsidi mengalami kenaikan di berbagai daerah termasuk Sulawesi Selatan.
Di wilayah ini, harga isi ulang LPG 12 kilogram kini berada di kisaran Rp228.000 hingga Rp250.000 per tabung di tingkat agen.
Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan radius hingga 60 kilometer dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan dapat bertambah untuk daerah yang lebih jauh karena biaya distribusi.
Bagi Marsya, kenaikan ini terasa langsung. Selama ini ia membeli gas seharga sekitar Rp235.000 per tabung.
Baca Juga:Mengapa Harga Plastik Tiba-Tiba Meroket? Simak Dampaknya ke UMKM Kuliner
Dengan penyesuaian terbaru, ia memperkirakan harga bisa menembus Rp260 ribu-an atau lebih.
"Ini jelas membebani. Mau tidak mau kami harus menyesuaikan dengan harga makanan," katanya.
Penyesuaian itu tidak bisa dihindari. Ia mulai menaikkan harga jual ayam gorengnya sebesar Rp2.000 per porsi.
Kenaikan tersebut bukan hanya untuk menutup biaya gas, tetapi juga karena harga kemasan yang sudah lebih dulu meningkat.
"Kalau plastik itu sudah naik memang bulan lalu. Jadi ini kombinasi semua dari kebijakan pemerintah sejak Maret," ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku khawatir terhadap respons konsumen. Kenaikan harga sekecil apa pun tetap membutuhkan proses adaptasi.
"Mau bagaimana. Pasti ada komplain dari pembeli kami selama ini, tapi kondisinya sekarang kan apa-apa naik," ucapnya.
Konsumsi Masih Jadi Penopang
Di tengah cerita Marsya, data makro menunjukkan gambaran yang relatif stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Sulawesi Selatan sepanjang 2025 tumbuh 5,43 persen, meningkat dari 5,02 persen pada tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap struktur ekonomi daerah.
Kepala BPS Sulsel, Aryanto menilai kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga.
"Ini menunjukkan daya beli masyarakat relatif stabil di tengah berbagai tekanan global," ujarnya, Senin, 20 April 2026.
Namun, stabilitas itu tidak berarti tanpa tekanan. Kenaikan harga energi, termasuk LPG berpotensi menggerus kemampuan konsumsi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga.
Beban Bagi Pelaku Usaha
Hal serupa dirasakan pelaku usaha Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Makassar.
Dalam operasional sehari-hari, mereka menggunakan hingga delapan tabung LPG 12 kilogram untuk satu dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
"Kenaikan sekitar Rp30 ribu per tabung itu sangat terasa. Apalagi kami yang pakai sampai delapan (tabung) untuk satu SPPG," kata JN yang minta namanya diinisialkan.
Ia mengaku kini harus menghitung ulang seluruh komponen usaha.
Situasi diperparah oleh ketidakpastian lain, seperti isu efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi mengurangi jumlah penerima manfaat.
"Kami sekarang di SPPG juga jujur khawatir. Karena sekarang ini info beredar nanti siswa (penerima MBG) yang kurang mampu saja. Jadi tentu ke depan pengaruh ke produksi termasuk pekerja," keluhnya.
Antisipasi dan Kekhawatiran
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan efek lanjutan. Termasuk potensi peralihan pengguna ke LPG subsidi 3 kilogram atau gas melon.
Jika peralihan itu terjadi secara masif, dikhawatirkan akan memicu tekanan pada ketersediaan LPG 3 kilogram di pasaran dan berpotensi menimbulkan kelangkaan.
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Sulselbar, Rainier Axel Siegfried Gultom berharap peralihan tersebut tidak terjadi.
"Kami berharap tidak. Masyarakat semakin memahami mana yang berhak menggunakan subsidi," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa, 21 April 2026.
Menurutnya, penggunaan LPG nonsubsidi saat ini masih relatif kecil, sekitar 5 persen dari total konsumsi.
"Proporsi LPG Non Subsidi di Sulsel juga hanya di angka 5 persen," ucapnya.
Tantangan Struktural
Di sisi lain, tantangan struktural ekonomi Sulawesi Selatan masih cukup besar.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 tercatat sebesar 4,45 persen, dengan peningkatan terutama di wilayah perkotaan, perempuan, dan lulusan pendidikan menengah.
Selain itu, sekitar 58,82 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal. Kondisi ini menunjukkan kerentanan terhadap gejolak ekonomi masih cukup tinggi.
"Ke depan tantangan utama adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperluas lapangan kerja formal," kata Aryanto.
Peran Investasi dan Energi
Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman menilai pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional menunjukkan arah kebijakan yang tepat.
Namun, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas, terutama di tengah ancaman krisis energi global.
"Yang perlu dijaga adalah kondisi sosial politik agar aktivitas ekonomi tetap bergerak," ujarnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov Sulsel, Asrul Sani menegaskan pentingnya mendorong investasi sebagai motor pertumbuhan.
Realisasi investasi Sulsel pada triwulan IV 2025 mencapai Rp19,54 triliun melampaui target yang ditetapkan.
Namun, investasi asing masih relatif kecil dibandingkan penanaman modal dalam negeri.
"Kalau ingin pertumbuhan meningkat, investasi harus didorong, termasuk yang membawa teknologi," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi sektor-sektor unggulan seperti pertambangan dan perikanan, agar memberikan nilai tambah lebih besar bagi daerah.
Di tengah berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif, pengalaman pelaku usaha makanan dan minuman menjadi pengingat bahwa pertumbuhan tidak selalu dirasakan merata.
Di satu sisi, angka-angka mencerminkan stabilitas. Namun di sisi lain, pelaku usaha mulai merasakan tekanan, terutama dari kenaikan biaya produksi.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
