- PT Pertamina menaikkan harga LPG nonsubsidi 12 kilogram di Sulawesi Selatan mulai 18 April 2026 hingga Rp250.000 per tabung.
- Pelaku usaha kecil di Makassar terpaksa menaikkan harga jual produk karena beban operasional meningkat akibat kenaikan harga gas tersebut.
- Kenaikan harga energi memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap penurunan daya beli konsumen serta potensi peralihan penggunaan ke gas subsidi.
"Mau bagaimana. Pasti ada komplain dari pembeli kami selama ini, tapi kondisinya sekarang kan apa-apa naik," ucapnya.
Konsumsi Masih Jadi Penopang
Di tengah cerita Marsya, data makro menunjukkan gambaran yang relatif stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Sulawesi Selatan sepanjang 2025 tumbuh 5,43 persen, meningkat dari 5,02 persen pada tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap struktur ekonomi daerah.
Baca Juga:Wagub Sulsel Dorong Perempuan Parepare Jadi Motor UMKM dan Ketahanan Keluarga
Kepala BPS Sulsel, Aryanto menilai kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga.
"Ini menunjukkan daya beli masyarakat relatif stabil di tengah berbagai tekanan global," ujarnya, Senin, 20 April 2026.
Namun, stabilitas itu tidak berarti tanpa tekanan. Kenaikan harga energi, termasuk LPG berpotensi menggerus kemampuan konsumsi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga.
Beban Bagi Pelaku Usaha
Hal serupa dirasakan pelaku usaha Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Makassar.
Baca Juga:Mengapa Harga Plastik Tiba-Tiba Meroket? Simak Dampaknya ke UMKM Kuliner
Dalam operasional sehari-hari, mereka menggunakan hingga delapan tabung LPG 12 kilogram untuk satu dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
"Kenaikan sekitar Rp30 ribu per tabung itu sangat terasa. Apalagi kami yang pakai sampai delapan (tabung) untuk satu SPPG," kata JN yang minta namanya diinisialkan.
Ia mengaku kini harus menghitung ulang seluruh komponen usaha.
Situasi diperparah oleh ketidakpastian lain, seperti isu efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi mengurangi jumlah penerima manfaat.
"Kami sekarang di SPPG juga jujur khawatir. Karena sekarang ini info beredar nanti siswa (penerima MBG) yang kurang mampu saja. Jadi tentu ke depan pengaruh ke produksi termasuk pekerja," keluhnya.
Antisipasi dan Kekhawatiran
