- Tersangka kasus kekerasan seksual dosen UNM berinisial KH diduga melarikan diri menjelang pelimpahan tahap II Kejaksaan Negeri Makassar.
- Korban dan pendamping hukum mendesak Polda Sulsel segera menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka.
- UNM dinilai lamban dalam merespons laporan etik dan perlindungan korban, hanya memberhentikan sementara tersangka dari jabatan.
Mirayati menegaskan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, termasuk dalam memperoleh akses keadilan.
"Kami menilai lambannya penanganan kasus ini memberi peluang bagi tersangka untuk kabur, sekaligus menunda akses keadilan bagi korban. Hingga saat ini, kami mendesak penyidik Polda Sulsel segera menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka sebagai bentuk keseriusan penegakan hukum," ujarnya.
Lebih jauh, Mirayati mengingatkan bahwa posisi tersangka sebagai dosen di kampus yang sama dengan korban berpotensi menimbulkan viktimisasi berulang.
Ketidakjelasan status hukum pelaku dinilai membuat korban berada dalam situasi rentan secara psikologis dan sosial.
Baca Juga:Anggota Bawaslu Wajo Dipecat: Terbukti Lakukan Pelecehan Seksual Berulang Kali pada Staf PPPK
Kekecewaan juga disampaikan langsung oleh korban terhadap sikap pihak kampus.
Korban menilai, Universitas Negeri Makassar lamban dan tidak berpihak pada keselamatan mahasiswa.
"Saya sebenarnya kecewa dengan pihak kampus. Setelah saya melapor ke Polda, saya sudah berupaya agar dia diganti saja sebagai dosen pembimbing saya. Saya tidak mau lagi dibimbing olehnya. Tapi prosesnya lama dan berbelit. Sepertinya kampus tidak berpihak ke saya, padahal saya hanya ingin merasa aman saat belajar," tutur korban.
Atas kondisi tersebut, LBH Makassar pada 6 Agustus 2025 telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran etik dan disiplin dosen kepada Rektor UNM saat itu.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor Surat 64/SK-ADV/LBH-MKS/VIII/2025.
Baca Juga:UNM Belum Terima Surat Penonaktifan Prof Karta Jayadi Sebagai Rektor
Namun, respons pihak kampus dinilai tidak substantif.
Dalam surat balasannya, UNM hanya menyampaikan bahwa KH diberhentikan sementara dari jabatannya selama proses hukum berlangsung tanpa menjelaskan langkah konkret lanjutan untuk perlindungan korban maupun penegakan etik akademik.
Kasus ini pertama kali mencuat pada Januari 2025.
KH, yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H) UNM diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa bimbingannya sendiri.
Tindak kekerasan seksual tersebut dilaporkan terjadi secara fisik dan nonfisik, serta berlangsung sejak pelaku menjadi dosen mata kuliah sekaligus dosen pembimbing korban.
Dalam relasi akademik tersebut, pelaku diduga memanfaatkan posisinya untuk mengkondisikan korban agar terus berkomunikasi dan bertemu secara intens.
