- Kadis Kominfo Parepare Jenamar Aslan meminta maaf pada Rabu, 11 November 2026, atas ucapan kontroversial Wali Kota Tasming Hamid.
- Wali Kota Tasming Hamid sebelumnya menyebut media pengkritik pemerintah berstatus halal darahnya saat rapat monev di Parepare pada 6 November 2026.
- Aliansi Jurnalis Independen Makassar mengecam pernyataan tersebut dan mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada wali kota.
SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan Wali Kota, Tasming Hamid yang menyebut media pengkritik pemerintah "halal darahnya".
Permintaan maaf tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Parepare, Jenamar Aslan setelah pernyataan Tasming menuai kecaman dari kalangan jurnalis.
"Saya atas nama pemerintah dalam hal ini Kadis Kominfo memohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal ini," kata Jenamar saat dikonfirmasi, Rabu, 11 November 2026.
Meski menyampaikan permohonan maaf, Jenamar berupaya meluruskan maksud pernyataan atasannya tersebut.
Baca Juga:Suara Wali Kota Parepare Sebut Media 'Halal Darahnya' Beredar Luas
Ia mengklaim Tasming sebenarnya tidak bermaksud menyampaikan ancaman kepada pihak tertentu.
Jenamar menjelaskan kalimat yang menjadi sorotan itu merupakan penegasan Tasming kepadanya selaku Kepala Dinas Kominfo saat rapat monitoring dan evaluasi (monev) pemerintahan.
"Mengenai kalimat-kalimat itu tidak ada yang ditujukan untuk siapa sama sekali. Itu hanya penegasan beliau (Wali Kota) kepada saya pada rapat monitoring dan evaluasi pemerintah," ungkapnya.
Pernyataan Tasming sebelumnya menjadi sorotan setelah rekaman audio saat memimpin rapat monev Triwulan III beredar luas.
Rapat tersebut berlangsung di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Jumat, 6 November 2026 lalu.
Baca Juga:Desas-desus Hubungan Terlarang Pejabat di Sulsel Viral, Mengapa Warganet Mudah Percaya Isu Medsos
Dalam rekaman itu, Tasming awalnya menyoroti pemberitaan sejumlah media lokal yang dinilainya terus menyudutkan pemerintah kota.
Ia mempertanyakan sikap media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan Pemkot Parepare, tetapi masih menerbitkan pemberitaan kritis terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintahannya.
Tasming mengaku tidak keberatan apabila media memberitakan hal negatif selama informasi tersebut memang sesuai fakta.
"Kalau kita berkontrak, kalau kemudian diberitakan hal yang negatif dan memang pantas ya seperti itu ya, tapi kita legowo lah yang terima kalau yang begitu," kata Tasming.
Namun, nada pernyataannya berubah ketika membahas media yang tetap mengkritik pemerintah meski telah menerima kontrak kerja sama.
"Tapi ada media dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan? Kemudian di sisi lain dia hajar juga pemerintah. Mau apa?" ujarnya.
