- Realisasi dana transfer ke daerah Sulawesi Selatan sampai Oktober 2025 telah mencapai Rp26,0 triliun dari total pagu Rp31,6 triliun.
- Serapan dana signifikan berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Desa untuk pembangunan daerah.
- Kepala Kanwil DJPb Sulsel menargetkan penyerapan maksimal anggaran hingga akhir tahun guna mendukung pembangunan dan layanan publik.
SuaraSulsel.id - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan Supendi mengungkapkan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di wilayahnya hingga Oktober 2025 mencapai Rp26,0 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp31,6 triliun.
Ia optimistis hingga akhir tahun ini dana tersebut bakal terserap secara maksimal.
"Untuk transfer dana pusat ke daerah itu sudah sekitar 82,40 persen dari pagu anggaran Rp31,6 triliun," ujar Supendi di Makassar, Sulsel, Minggu (30/11).
Supendi menjelaskan serapan belanja TKD ini terutama dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah terealisasi sebesar Rp18,3 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berkontribusi signifikan dengan realisasi mencapai Rp5,1 triliun.
Baca Juga:Mengapa Bahlil Belum Tunjuk Plt Ketua Partai Golkar Sulsel?
Sementara itu, penyaluran Dana Desa hingga saat ini telah mencapai Rp1,7 triliun, kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp783,9 miliar, serta Dana Insentif Fiskal yang sudah tersalurkan sebesar Rp134,9 miliar.
Supendi menuturkan belanja transfer ke daerah tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Sulawesi Selatan, baik di sektor pariwisata, pendidikan, maupun infrastruktur.
Misalnya, untuk pembangunan Perpustakaan Manurung di Kabupaten Luwu Timur yang menggunakan Dana Desa, pembangunan Puskesmas Doi-Doi di Kabupaten Barru, rehabilitasi ruang kelas di TK Pekkabata, Kabupaten Pinrang dan rekonstruksi jalan samping Dolog, di Kota Parepare yang menggunakan DAK Fisik.
Supendi menekankan bahwa pemanfaatan dana transfer tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas layanan publik di daerah.
Menurut dia, optimalisasi penyaluran TKD merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:Gubernur Sulsel: Fokus Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Saat Musim Hujan
"Dengan realisasi yang sudah melewati angka 80 persen, diharapkan hingga akhir tahun seluruh anggaran dapat terserap maksimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh pelosok Sulawesi Selatan," ucapnya.
