- Pemerintah mengalokasikan Rp4,3 triliun untuk elektrifikasi desa tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), dinilai tepat untuk mencapai target 100% rasio elektrifikasi nasional
- Penyediaan listrik di desa terpencil memerlukan sistem pembangkitan energi hybrid, seperti gabungan tenaga surya, angin, atau diesel, karena keterbatasan infrastruktur PLN
- Pakar menekankan bahwa program elektrifikasi desa harus disertai pengawasan ketat dan diperluas agar wilayah di luar zona 3T yang belum terlistriki juga merasakan manfaatnya
SuaraSulsel.id - Pakar energi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, Syarifuddin Nojeng menilai langkah pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelontorkan anggaran Rp4,3 triliun untuk mempercepat elektrifikasi di desa tertinggal, terluar, terdepan (3T) sebagai kebijakan yang tepat.
Hal tersebut diungkapkan Syarifuddin dalam diskusi bersama Forum Wartawan Bisnis di Makassar, Senin, 17 November 2025.
Program listrik desa dinilainya menjadi kunci untuk mendongkrak rasio elektrifikasi menuju 100 persen sekaligus membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat terpencil.
"Target rasio elektrifikasi Indonesia kan harus 100 persen. Persoalannya kan banyak di daerah-daerah kita tidak semua bisa teraliri listrik karena persoalan lokasi yang terpencil itu. Jadi untuk mencapai 100 persen itu memang butuh pendanaan yang luar biasa," ujar Syarifuddin.
Baca Juga:PLN Kantongi Hak Tanah PLTU Punagaya Jeneponto untuk Jaga Listrik Sulawesi
Ia menilai upaya Kementerian ESDM terutama untuk menjangkau wilayah terpencil merupakan langkah realistis meski tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat.
Apalagi, kata dia, beberapa daerah membutuhkan sistem pembangkit listrik hybrid agar listrik bisa berjalan 24 jam karena akses infrastruktur PLN yang berasal dari PLTU belum bisa mencapai daerah pelosok.
"Jadi kalau mau dibangun, itu harus melalui dengan hybrid, apakah Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) digabung dengan PLT Surya, atau dengan diesel," ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui.
Ia menilai elektrifikasi di desa tidak hanya menambah kenyamanan masyarakat, tetapi juga langsung menggerakkan ekonomi daerah.
Baca Juga:Warga Samalona Hemat Rp2,7 Juta per Bulan Berkat SuperSUN
Menurut dia, keberadaan listrik membuka peluang usaha baru, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga mempercepat aktivitas ekspor komoditas desa.
"Efeknya adalah, kalau listrik desa itu dibangun di sana, akan tumbuh sumber untuk bahan ekspor. Artinya ekonomi itu berputar," kata Sutardjo.
Sutardjo bahkan optimistis target elektrifikasi 100 persen dapat tercapai jika pemerintah memiliki komitmen kuat.
Ia menilai Indonesia memiliki sumber energi yang melimpah, sehingga kendala teknis seharusnya bisa diatasi.
"Harusnya masalah teknis bisa teratasi dan saya yakin bisa. Banyak sekali, kok, ada tenaga air, ada segala macam itu, bisa kok itu dimanfaatkan," ujarnya.
Dari perspektif kebijakan publik, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M. Kafrawy Saenong, menilai keputusan pemerintah mengalokasikan Rp4,3 triliun sangat masuk akal. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan publik harus diiringi dengan pengawasan agar manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat.
