Sejak larangan diberlakukan, kata dia, tak hanya hotel yang terpukul, tapi juga sektor pendukung seperti jasa penerbangan, travel, katering, hingga UMKM lokal yang biasanya mendapatkan limpahan ekonomi dari kegiatan berskala besar di hotel.
"Selama lima bulan terakhir dampaknya sangat terasa. Ada sekitar 25 hingga 28 persen hotel di Indonesia mengalami tekanan berat. Banyak yang akhirnya harus mengurangi operasional hingga melakukan PHK atau tidak memperpanjang kontrak karyawan," jelas Anggiat.
Makassar sendiri, Anggiat mengungkapkan bahwa sekitar 40 hingga 50 persen tamu hotel berasal dari kegiatan yang digelar oleh instansi pemerintah, baik dalam bentuk rapat koordinasi, seminar, pelatihan, hingga peluncuran program.
Sehingga, ketika kegiatan pemerintah berhenti, okupansi pun anjlok.
Baca Juga:Pemprov Sulsel Rumahkan 2.017 Tenaga Honorer, Ini Penjelasan dan Dasar Hukumnya
"Banyak hotel yang terpaksa merumahkan 20 persen dari karyawannya. Padahal biaya terbesar kami adalah di sumber daya manusia," ucapnya.
Meski belum sepenuhnya pulih, Anggiat meyakini bahwa pelonggaran kebijakan ini bisa menjadi pemantik awal untuk kebangkitan.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha di sektor perhotelan untuk bersiap diri menghadapi potensi kebangkitan ini dengan tetap menjaga kualitas layanan dan menerapkan efisiensi operasional yang sehat.
Relaksasi kebijakan larangan kegiatan pemerintah di hotel menjadi momentum penting untuk mengoreksi strategi pemulihan ekonomi di sektor jasa dan pariwisata.
Namun, agar dampaknya terasa nyata, dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah menjadi kunci utama.
Baca Juga:Tangis Honorer Sulsel: 'Dibuang Setelah Tidak Lolos PPPK'
"Kami sangat menyambut baik kebijakan Pak Mendagri. Ini bisa menjadi hilal kebangkitan. Tidak hanya hotel dan restoran yang akan bergerak, tetapi seluruh ekosistem ekonomi yang menyertainya," kata Anggiat optimistis.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
