Sementara itu, Kepala Bidang Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel Abdul Muas Mubarak menambahkan, pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 telah dimasukkan lima poin besar dalam hal perencanaan, dua poin diantaranya perluasan konservasi perikanan, mengingat luas laut sekitar 70 persen dibanding daratan hanya 30 persen.
Berbicara destructive illegal fishing atau penangkapan ikan dengan bahan peledak, Kasubdit Gakkum Polairud Polda Sulsel AKBP Soma Miharja menyebut, hingga Agustus 2024, tercatat ada 13 kasus dan ribuan liter potasium nitrat disita.
Kota Makassar enam kasus, Kabupaten Bone tiga kasus, Pangkep dua kasus, dan Luwu serta Sinjai masing-masing satu kasus.
"Inilah gambarannya dan itu sangat berbahaya. Kita pertama di Sulsel yang mengungkap jaringannya dari Malaysia diperoleh detonator (hulu ledak). Nelayan kecil ini hanya korban, sedangkan diuntungkan pengedar maupun pemasoknya. Mereka bahkan lebih pintar (membom ikan) memanfaatkan hari besar, lebaran, di saat kita sibuk," ungkap Soma.
Baca Juga:Penyuluh Perikanan di Pulau Sulawesi Lepas Bayi Penyu ke Laut
Workshop tersebut juga dihadiri perwakilan DPD Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) Sulsel, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar - KKP, Team Leader RIT Program Kemitraan - Burung Indonesia, perwakilan BKSDA, Fakultas Perikanan Universitas Cokroaminoto, Departemen Perikanan FKIP Unhas dan undangan lainnya. (Antara)
