Dalam maklumatnya itu Jamaluddin menegaskan bahwa pernyataan sikap para guru besar Unhas itu tidak mewakili institusi. Sebagai rektor, Jamaluddin mengaku perlu secara tegas mengingatkan kepada semua sivitas akademika agar menjaga situasi kondusif di tengah kontestasi politik yang semakin panas dan mengkhawatirkan. Terutama soal debat dan pertentangan mengenai pilihan calon presiden.
Semakin Meluas
Protes para civitas academica terhadap kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo semakin meluas. Mereka menilai Presiden sudah menyalahgunakan kewenangannya untuk Pemilu 2024.
Awalnya petisi kritik ini dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Lalu diikuti oleh perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Padjajaran, Universitas Mulawarman, dan UIN Jakarta.
Baca Juga:Rektor Unhas Tegaskan Pernyataan Sikap Guru Besar Tidak Mewakili Institusi
Salah satu guru besar Unhas yang ikut dalam gerakan "Unhas Bergerak untuk Demokrasi", Prof Amran Razak mengaku prihatin melihat kondisi bangsa ini. Menurutnya, sebagai akademisi, mereka berhak untuk menjaga demokrasi sampai akhir hayat.
"Apalagi kami ini pelaku pelaku dari reformasi. Oleh sebab itu, kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi ke jalan yang benar," ujar Amran.
Amran mengatakan Indonesia sebagai negara yang demokrasi punya etika pemerintahan berlandaskan pancasila dan UUD 1945. Olehnya perlu dirawat oleh siapa pun.
Karena jika demokrasi susah dipertanggungjawabkan seperti sekarang ini, maka Indonesia akan dianggap remeh oleh bangsa lain.
"Demokrasi ini untuk anak bangsa. Bukan untuk kita saja. Kalau sudah susah dipertanggungjawabkan, maka kita susah untuk menjadi bangsa yang bermartabat di pandangan dunia secara global," tegasnya.
Baca Juga:Pj Gubernur Sulsel Harap Literasi Digital Ciptakan Suasana Damai Selama Pemilu
Kata Amran, sebagai akademisi mereka resah dan merasa punya tanggung jawab untuk ikut menjaga reformasi yang sudah dibangun.
