SuaraSulsel.id - Kabar gembira bagi Anda, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Di tengah berbagai dinamika dan isu yang mungkin sempat membuat risau, kini PPPK bisa bernapas lega.
Pemprov Sulsel secara resmi telah memberikan kepastian. Anggaran gaji PPPK aman dan telah dialokasikan secara terencana hingga beberapa tahun ke depan.
Keresahan mengenai kepastian finansial, terutama soal gaji, adalah hal yang wajar dirasakan oleh setiap pekerja.
Baca Juga:Kepala Bappeda Sulsel Mundur, Diduga Imbas Kisruh Gaji PPPK
Namun, komitmen kuat yang ditunjukkan oleh Pemprov Sulsel bersama DPRD menjadi jawaban konkret yang menenangkan.
Ini bukan lagi sekadar janji, melainkan kepastian hukum yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis daerah.
Anggaran Gaji Masuk RPJMD 2025-2029
Kabar baik ini bukan isapan jempol. Kepastian penganggaran gaji PPPK Pemprov Sulsel telah resmi dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Bagi yang belum familiar, RPJMD adalah "kitab suci" perencanaan pembangunan sebuah daerah selama lima tahun.
Baca Juga:Harga Beras Meroket? Pemprov Sulsel Gelar 'Gerakan Pangan Murah' untuk Kendalikan Inflasi
Masuknya alokasi gaji PPPK ke dalam dokumen ini berarti negara, melalui Pemprov Sulsel, menjamin keberlangsungan hak-hak Anda secara hukum dan terencana.
Penegasan ini datang langsung setelah pembahasan intensif antara Panitia Khusus (Pansus) RPJMD dan DPRD Sulsel.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muhammad Saleh, memastikan bahwa tidak ada lagi keraguan mengenai hal ini.
“Kita sudah clear dengan DPRD," ujar Saleh pada Kamis, 24 Juli 2025.
Pernyataannya yang lugas ini menandakan bahwa antara pihak eksekutif (Pemprov) dan legislatif (DPRD) sudah satu suara.
Sinkronisasi ini adalah kunci utama untuk memastikan anggaran berjalan mulus tanpa hambatan politik.
