Kemudian, prosedur untuk permohonan penetapan penggunaan laba dari Direksi PDAM Kota Makassar kepada Wali Kota Makassar, harus melalui dewan pengawas sampai dengan pembagian.
"Pembagian pun harus melalui pembahasan atau rapat dan dicatat dalam notulensi," kata Zet.
Namun, faktanya dalam kurun waktu tahun 2019 untuk laba 2018 sampai dengan tahun 2020 untuk laba 2019, dari penggunaan hingga pencairan bonus tidak melalui tahapan verifikasi dan telaah.
"Jadi meskipun PDAM Kota Makassar mendapatkan laba, seharusnya Direksi memperhatikan adanya kerugian dalam hal ini kerugian akumulasi sejak berdirinya PDAM Kota Makassar sebelum mengusulkan untuk menggunakan laba," ujar Zet.
Baca Juga:Syamsu Rizal dan Iqbal Suhaeb Jadi Saksi Dugaan Korupsi PDAM Makassar di Pengadilan
Para tersangka dinilai tidak mengindahkan aturan Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017. Oleh karena mereka beranggapan bahwa akumulasi kerugian bukan menjadi tanggungjawabnya melainkan direksi sebelumnya.
"Mereka menganggap itu tanggungjawab direksi sebelumnya, sehingga mereka merasa mendapatkan pembayaran tantiem dan bonus," jelasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
