Terdakwa Kasus Pelanggaran HAM Berat Papua Divonis Bebas

Isak Sattu hanya bisa menangis haru usai mendengar putusan hakim

Muhammad Yunus
Kamis, 08 Desember 2022 | 14:20 WIB
Terdakwa Kasus Pelanggaran HAM Berat Papua Divonis Bebas
Isak Sattu terdakwa pelanggaran HAM berat di Paniai Papua menangis haru usai mendengar putusan hakim, Kamis 8 Desember 2022 [SuaraSulsel.id/Lorensia Clara Tambing]

SuaraSulsel.id - Terdakwa kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu divonis bebas. Hakim menyatakan ia tidak bersalah atas kasus tersebut.

Pembacaan putusan dilakukan di ruang Bagir Manan Pengadilan Negeri Makassar, Kamis, 8 Desember 2022.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang diketuai Sutisna Sawati menyatakan Isak Sattu lepas dari segala macam tuntutan pidana yang menjeratnya.

"Terdakwa Isak Sattu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar HAM Berat," ujar Sutisna.

Baca Juga:Isak Sattu: Polisi dan Anggota TNI AU Juga Terlibat, Ditembak Dari Arah Tower AU

Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum membebaskan terdakwa dari semua tuntutan dan membebankan biaya perkara kepada negara.

Kata Sutisna, JPU punya hak untuk menerima atau tidak soal putusan pengadilan. Jika memang tidak puas, maka dipersilahkan mengajukan banding.

Isak sebelumnya dituntut 10 tahun penjara oleh JPU. Ia disebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) saat masih bertugas sebagai Perwira Penghubung Koramil 1705/ Paniai.

"Menyatakan Mayor Inf. Isak Sattu telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat berupa kejahatan kemanusiaan," ungkap JPU, Erryl pada Senin, 14 November 2022 lalu.

JPU mendakwa Sattu dengan pasal berlapis. Dakwaan ke satu, terdakwa dianggap melanggar pasal 152 ayat 1 huruf a dan b jo pasal 7 b, pasal 9 a, pasal 37 UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Baca Juga:Kuasa Hukum Minta Terdakwa Kasus Pelanggaran HAM Berat Dibebaskan

Kemudian, dakwaan kedua pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

News

Terkini

Sebagai bukti keseriusan dan komitmen bersama

News | 14:35 WIB

Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19

News | 13:58 WIB

Polisi masih menunggu laporan lengkap

News | 11:38 WIB

Pasokan minyak goreng curah sejak awal Januari 2023 mulai tersendat

News | 11:30 WIB

Memberi anaknya kopi saset hingga ayam goreng pedas demi mendapatkan uang

News | 10:56 WIB

Peristiwa terjadi di kompleks perumahan Mega Square Panakkukang

News | 10:45 WIB

Sempat disinggung Presiden Joko Widodo saat Rakornas BKKBN

News | 18:10 WIB

BRI juga aktif mengajak dan mengikutsertakan kelompok usaha "Menday Gallery and souvenir" dalam beberapa pameran maupun bazar.

News | 16:00 WIB

Menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap orang dengan gangguan jiwa

News | 11:59 WIB

Untuk memastikan sumber ledakan berasal dari bom atau benda lain

News | 09:19 WIB

Seorang bayi dicekoki kopi kemasan viral di media sosial

News | 08:45 WIB

Kebakaran menimpa rumah milik Markus Appang di Dusun Buttu Lepong, Lembang Lemo Menduruk, Kecamatan Malimbong Balepe

News | 07:22 WIB

Nasib malang dialami sejumlah pengusaha di Sulawesi Selatan

News | 07:05 WIB

Fakta lain terungkap dalam sidang kasus dugaan suap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan

News | 12:55 WIB

Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari disebut pernah meminjam uang ke pengusaha

News | 11:29 WIB
Tampilkan lebih banyak