Menurut Febry, seharusnya Pemprov Sulsel mengeluarkan blue print atau cetak biru. Sebagai kerangka kerja terperinci untuk pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan itu harus melibatkan semua elemen. Mulai dari pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Masalah ini harusnya dirembukkan bersama.
"Setahu saya kita belum ada (blue print) dari Sulsel. Jika hanya satu elemen tidak ada, maka tidak akan berkelanjutan. kalau kita tidak rembukkan bersama, maka akan tumpang tindih. Sinerginya tidak ada," tegas Febry.
Sebelumnya diberitakan tiga Gubernur dari wilayah Sulawesi sepakat untuk tidak memperpanjang izin kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk.
Baca Juga:Perpanjangan Izin Ditolak Tiga Gubernur, PT Vale: Negara Butuh Investasi
Pernyataan itu disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura di hadapan anggota Komisi VII DPR RI, 8 September 2022 lalu.
Para Gubernur meminta agar konsesi lahan Vale dikembalikan kepada BUMD Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.
Sudirman mengaku keberadaan PT Vale masih minim kontribusinya di Sulsel. Termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.
"Yang dilakukan PT Vale kurang optimal dalam memberikan kontribusi. Selama ini hanya 1,98 persen pendapatan ke Pemprov, sehingga kami memandang tidak ada opsi untuk perpanjangan kontrak karya bagi mereka," tegas Sudirman.
Menurutnya, jika konsesi lahan PT Vale dikelola oleh BUMD, maka Pemda dan masyarakat sendiri bisa lebih mengontrol kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:Datu Luwu Andi Maradang Mackulau Dukung Pemprov Sulsel Tolak Kontrak Karya PT Vale Diperpanjang
"Kami mempertahankan ini bukan karena kami Gubernur, tidak, atau punya kepentingan, tidak. Tetapi ini bisa dikontrol oleh seluruh rakyat," tegasnya.
