Anggota DPR RI Akan Bertemu Menteri Perhubungan, Cari Solusi Terkait Jalur Rel Kereta Api di Makassar

Polemik antara Pemerintah Kota Makassar dan Balai Kereta Api Sulawesi Selatan

Muhammad Yunus
Selasa, 19 Juli 2022 | 19:14 WIB
Anggota DPR RI Akan Bertemu Menteri Perhubungan, Cari Solusi Terkait Jalur Rel Kereta Api di Makassar
Kereta api membawa barang. [ANTARA/Humas KAI Sumut]

"Kalau berbicara manfaat ini banyak sekali manfaatnya. Ini proyek lama sejak kepemimpinan Pak Syahrul Yasin Limpo sebagai gubernur diharapkan ada kereta api di Sulsel. Nanti akan ada banyak pilihan moda transportasi dan tentunya mengurai kemacetan di wilayah penyangga ibu kota provinsi," ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto secara tegas menolak desain pembangunan rel kereta api di Makassar dengan menggunakan sistem stasiun di atas tanah. Karena menurutnya, konsep awal pembangunan adalah melayang (elevated) dan bukan di atas tanah.

Ia pun mengurai banyak potensi masalah yang ditimbulkan jika pembangunan rel kereta api di atas tanah salah satunya adalah banjir di Kota Makassar karena aliran air menuju laut akan tertutup.

"Banyak sekali dampak yang ditimbulkan kalau itu landed. Kan ini rel kereta api mau dibangun di utara kota, nah jika itu konsepnya landed pastinya akan banjir ini kota karena tidak bisa mengalir ke laut," katanya.

Baca Juga:Dilarang di Makassar, Ini Perbedaan Sepeda Listrik dan Sepeda Motor Listrik Menurut Peraturan Pemerintah

Selain itu, pembangunan secara landed akan bertentangan dengan aturan yakni Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) yang ditetapkan pada 2015.

Apalagi menurut dia, konsep awal dari perencanaan kereta api tersebut sejak 2012 yakni melayang.

Danny Pomanto mengakui jika dirinya adalah salah satu konsultan pemerintah yang mengkaji konsep pembangunan kereta api tersebut sejak 2012.

"Kalau kita mau bicara konsep, itu elevated. Saya adalah konsultan pemerintah saat proyek ini direncanakan. Itu elevated kok dan diperkuat melalui Perda RTRW yang disahkan tahun 2015. Kenapa sekarang berubah dan kenapa sebagian daerah di Sulsel seperti Maros itu elevated dan kita landed," ucapnya. (Antara)

Baca Juga:Kasus Smart Toilet, Wali Kota Makassar Danny Pomanto: Saya Tidak Urus Itu Barang

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini