Kepala Dinas Sosial Pemprov Sulsel Andi Irawan Bintang menambahkan, pihaknya sudah menerima edaran soal pencabutan izin untuk ACT. Namun sanksi itu hanya terkait dengan pengumpulan uang dan barang.
"Sudah ada dan itu ranahnya Kementerian. Tapi sanksinya itu soal dilarang mengumpulkan uang dan barang dari donatur sampai hasil pemeriksaan keluar," beber Irawan.
Seperti diketahui, Aksi Cepat Tanggap sedang viral di media sosial. Organisasi sosial itu memang sedang dilanda isu tak sedap.
Petinggi Yayasan ACT diduga menyelewengkan penerimaan dan penyaluran donasi. Gaji dan fasilitas yang didapat petingginya disorot.
Presiden ACT Ibnu Khajar sebelumnya sudah meminta maaf terkait dugaan penyelewengan dana donasi yang ramai di media sosial. Dia mengklaim saat ini keuangan ACT dalam kondisi baik.
Izin Dicabut
Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022, terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.
Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.
“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.
Baca Juga:ACT Sumut Tetap Beraktivitas Seperti Biasa Usai Izin Dicabut Kemensos
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
- 1
- 2
