facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Aturan Baru Dinas Kependudukan: Nama Muhammad Tidak Boleh Disingkat Muh

Muhammad Yunus Kamis, 12 Mei 2022 | 13:19 WIB

Aturan Baru Dinas Kependudukan: Nama Muhammad Tidak Boleh Disingkat Muh
Adi Hidayah Saputra Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare menerima perwakilan mahasiswa [SuaraSulsel.id/Foto Dukcapil Kota Parepare]

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022

SuaraSulsel.id - Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru melalui Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Tentang pencatatan nama dan dokumen kependudukan.

Adi Hidayah Saputra Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare mengatakan, ada tiga hal krusial yang sebaiknya menjadi perhatian warga. Dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Pertama pemberian nama yang akan dicatatkan di dokumen Adminduk minimal dua kata. Kedua, jumlah huruf dalam nama tidak boleh lebih 60 huruf termasuk spasi. Ketiga, nama minimal dua suku kata.

"Gelar orang tua juga tidak boleh masuk dalam akte kelahiran. Begitu pula nama tidak boleh disingkat. Seperti Muh, Abd, atau ST," ungkap Adi kepada SuaraSulsel.id, Kamis 12 Mei 2022.

Baca Juga: Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Berangkat Tahun 2022 Sumatera Utara dan Daerah Lain di Indonesia

Untuk gelar sebelum atau setelah nama masih bisa disematkan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Dia mengatakan, aturan ini baru berlaku tahun ini. Sehingga anak yang baru lahir tahun ini harus mengikuti aturan baru. Sementara anak atau orang yang sudah menggunakan nama singkat atau satu suku kata sebelum aturan berlaku tidak akan berdampak.

"Yang lama tidak berubah," katanya.

Adi mengatakan, jika ada orang tua yang ingin memberikan nama satu suku kata saja, otomatis akan ditolak oleh sistem. Misalnya memberikan nama Yunus saja. Sistem akan menolak.

"Harus ada tambahan minimal dua suku kata," jelasnya.

Baca Juga: Kenapa Stadion Baru Jakarta JIS Pakai Nama Bahasa Inggris Jakarta International Stadium? Kenapa Tidak Bahasa Indonesia?

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Tentang pencatatan nama dan dokumen kependudukan. Ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 11 April 2022. Kemudian diundangkan pada 21 April 2022.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait