SuaraSulsel.id - Sekretaris Daerah Buton Utara Muh. Hardhy Muslim mengatakan telah terjadi kesalahan. Jika ada sekolah yang memiliki dua orang kepala sekolah.
Mengutip Telisik.id -- jaringan Suara.com, dua orang memegang SK sebagai kepala sekolah di sekolah yang sama di Buton Utara, Sulawesi Tenggara.
Hardhy Muslim mengaku, hal itu adalah suatu kesalahan yang bisa diperbaiki.
"Itu kesalahan, akan saya perbaiki. Itu suatu kesalahan, itu bisa diperbaiki," kata Hardhy Muslim belum lama ini.
Baca Juga:Mahasiswa STAIN Majene Demo di Depan Rektorat Tuntut Perpanjangan Bayar UKT
Sebelumnya, 113 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilantik sebagai Pejabat Pengawas dan Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Butur, pada Kamis (17/2/2022).
Namun pelantikan tersebut, menimbulkan persoalan. Pasalnya, SK yang diterima beberapa kepala sekolah tidak sesuai dengan jabatan yang dibacakan. Saat pengambilan sumpah jabatan.
Seperti di Kecamatan Kambowa, berdasarkan data yang dihimpun Telisik.id, pada saat pengambilan sumpah jabatan, Wasiun dilantik sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Kambowa. Setelah menerima SK ternyata ditugaskan di SMPN 2 Kambowa.
Asrul Suleman, pada saat pengambilan sumpah jabatan, dilantik sebagai Kepala Sekolah SMPN 2 Kambowa. Namun setelah menerima SK ternyata ditugaskan sebagai Kepala Sekolah di SMPN 3 Kambowa.
Selanjutnya Syaharula, saat pengambilan sumpah jabatan, dilantik sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Kambowa. Namun setelah menerima SK, ternyata dia menjadi Kepala Sekolah di SMPN 1 Kambowa.
Baca Juga:Wirda Mansur Tak Pernah Selesai Kuliah, Ustaz Yusuf Mansur: Yang Penting Bukan Ijazah
Hardhy Muslim pun membantah hal tersebut. "Siapa yang bilang, tidak betul itu," kata Hardhy Muslim.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Kusman Surya, menyebut hal ini tumpang tindih.
Kusman mengungkapkan, ia tidak pernah mengusulkan nama-nama kepala sekolah yang dilantik. Sehingga menjadi tumpang tindih.
"Tapi diubah, ditabrakkan, saya nda tau siapa pelakunya," kata Kusman Surya.
Mantan Sekretaris DPRD Buton Utara itu menerangkan, yang menjadi persoalan saat ini, dia sudah menetapkan Sekolah Penggerak. Sesuai dengan pelantikan kepala sekolah pada hari Kamis. Ternyata di kutipan SK Kepala Sekolah yang dilantik telah berubah.
Menurut Kusman Surya, hal tersebut berdampak pada pembatalan Sekolah Penggerak.
"Kenapa tidak sesuai antara yang dibacakan di pelantikan dengan kutipan SK, diubah lagi. Dikasi baku tabrak ini kepala sekolah," kesalnya.
"Dan saya tidak terima. Sampai kapan pun saya tidak akan terima, saya kasi tahu mereka," pungkasnya.
