SuaraSulsel.id - Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan sempat berdialog dengan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. Pengusaha mengeluhkan soal modal dan susahnya urus izin.
Ma'ruf Amin sempat menanyakan soal kendala yang mereka alami. Beberapa diantaranya menjawab terkendala permodalan dan perizinan.
Ma'ruf mengaku saat ini sudah ada kredit usaha rakyat (KUR) yang digalakkan perbankan untuk membantu UMKM.
Ma'ruf Amin mendorong pelaku UMKM untuk berani mengambil pinjaman modal demi memajukan usaha mereka.
Baca Juga:Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin Dukung Program Pemetaan Masjid di Indonesia
"Sekarang pemerintah memberikan fasilitas misalnya permodalan atau KUR yang tiap tahun naik. Sekarang ini sudah Rp370 Triliun. Kemudian stimulus, berupa pengurangan pajak dan sebagainya. Kemudian percepatan perizinan melalui OSS dengan dibentuknya pelayanan publik sehingga menjadi cepat," ujar Ma'ruf Amin di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 31 Januari 2022.
Menurut Ma'ruf Amin, masalah yang dialami UMKM saat ini ada pada permodalan, peralatan, dan juga pemasaran. Ia meminta Pemprov Sulsel agar bisa memfasilitasi hal tersebut.
Termasuk soal kemasan, legalitas, dan promosi. Pemprov Sulsel juga diminta agar Pelaku UMKM dikawal sampai bisa tembus pasar ekspor.
"Saya melihat pemerintah Sulsel cukup baik dan saya minta ditingkatkan pelayanannya dan pemberdayaannya. Ada coklat, kopi, lontar, perak. Saya optimis pemberdayaan UMKM ini kalau terus bekerja sama, pasti akan berhasil. Saya lihat ada kemauan keras di Sulsel," jelasnya.
Masalah lain yang disoroti Ma'ruf Amin adalah pelayanan publik. Ma'ruf juga mendorong agar semua kabupaten/kota sudah mulai menerapkan mal pelayananan publik tahun ini.
Baca Juga:Pameran Produk UMKM di Kantor Gubernur Sulsel Sambut Kedatangan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin
"Dengan adanya mal pelayanan publik, maka perizinan akan semakin mudah. Makanya kita dorong kabupaten kota agar bisa menerapkan ini tahun ini," ujarnya.
Namun, Ma'ruf menyoroti soal pelayanan publik yang belum maksimal saat ini. Dari data Ombudsman, kata Ma'ruf, Sulsel masih di kategori cukup.
Hal tersebut menandakan pelayanan publik di daerah ini masih butuh pembenahan. Apalagi saat ini, baru tiga kabupaten/kota yang punya mal pelayanan publik.
"Harapan saya 2022-2023 ini semua kabupaten di Sulsel berkomitmen dapat segera menyelenggarakan MPP sesuai Perpres dan bisa mencontoh daerah lain.
MPP yang bagus itu di Banyuwangi dan jadi standar nasional. Lebih modern. Itu bisa ditiru," tegasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
