Prosedur tersebut didasarkan pada pasal 78 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda dan Pasal 173 UU tahun 2016 tentang Pilkada.
Sebelumnya, Nurdin Abdullah diberhentikan dari jabatan Gubernur Sulsel melalui Kepres setelah diduga menerima gratifikasi dan memberi suap terkait proyek infrastruktur di Sulsel.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar memberikan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider 4 bulan. Ia juga dikenakan pidana pengganti Rp3 miliar dan 350 ribu dolar Singapura.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Baca Juga:Andi Sudirman Luncurkan Aplikasi e-Sejutaikan, Permudah Urusan Eksportir Perikanan
