Moeldoko: Banyak Warga Ke Luar Negeri Mengaku Bekerja, Padahal Berwisata

Syarat perjalanan ke luar negeri untuk wisata perlu diperketat

Muhammad Yunus
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:02 WIB
Moeldoko: Banyak Warga Ke Luar Negeri Mengaku Bekerja, Padahal Berwisata
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha Jakarta. [KSP]

SuaraSulsel.id - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, syarat perjalanan ke luar negeri tujuan wisata perlu diperketat. Sebagai upaya untuk menekan laju kasus Omicron dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

“Dilaporkan bahwa jumlah orang ke luar negeri untuk tujuan wisata masih banyak. Hasil pendalaman KSP dengan Ditjen Imigrasi, syarat perjalanan ke luar negeri perlu diperketat,” kata Moeldoko usai melakukan rapat koordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu 19 Januari 2022.

Sebagai informasi, data Kemenkes per 15 Januari 2022 menyebutkan, dari 748 kasus Omicron yang terdeteksi di Indonesia, 75 persen Omicron berasal dari PPLN.

Mayoritas berasal dari Arab Saudi, Turki, Malaysia, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Atas dasar tersebut, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk menahan diri. Melakukan perjalanan ke luar negeri, kecuali penting.

Baca Juga:Kader Partai Demokrat Diciduk KPK, Kubu Moeldoko Singgung Soal Mafia Cikeas

Menurut Moeldoko, salah satu tantangan dalam melakukan pembatasan adalah identifikasi tujuan orang ke luar negeri.

“Praktek di lapangan menunjukan tidak sedikit yang ke luar negeri mengaku untuk bekerja. Namun sebenarnya untuk wisata dan sebaliknya,” tuturnya.

Rencana pengetatan syarat perjalanan ke luar negeri, ujar dia, akan dikecualikan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI), Mahasiswa, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan mendesak, seperti alasan kesehatan atau kemanusiaan.

“Nanti Ditjen imigrasi akan berkoordinasi dengan KPCPEN, Satgas dan Kemenkes untuk menindaklanjuti rencana ini,” tegas Moeldoko.

Baca Juga:Turunkan Angka Stunting di Indonesia, Pemerintah Rogoh Kocek Hingga Rp 50 Triliun

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini