SuaraSulsel.id - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menyediakan makanan gratis dan paket sembako. Bagi warga yang mengikuti vaksinasi massal hingga akhir Desember 2021.
"Paket sembako berupa beras tiga kilogram dan gula satu kilogram, dan ada hiburan serta santapan bagi peserta vaksinasi," kata Ketua Tim Penggerak PKK Malra Eva Eliya Hanubun saat vaksinasi massal di Gedung Serbaguna Pemda Maluku Tenggara di Langgur, Senin 27 Desember 2021.
Ribuan warga terlihat memadati gedung serbaguna Maluku Tenggara. Untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar bersama Tim Penggerak PKK setempat. Didukung oleh Komisi Kemitraan Gereja Protestan Maluku (KK-GPM), Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), dan Majelis Taklim Maluku Tenggara serta TNI-Polri.
Ia menjelaskan paket sembako diberikan kepada 1.000 warga yang daftar pertama pada vaksinasi massal tersebut.
Baca Juga:Kapal Pariwisata Kementerian Perhubungan Terbakar di Pantai Losari Makassar
Eva Eliya Hanubun mengatakan ini dilakukan merupakan bentuk dukungan TP-PKK untuk mewujudkan program pemerintah guna mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) di Malra. Pelaksanaannya dijadwalkan selama empat hari pada tanggal 27-30 Desember 2021.
Warga antusias datang, karena panitia menyediakan sembako, panggung hiburan dan makanan gratis, seperti bakso, soto, dan es kelapa muda.
"Peserta maupun petugas serta semua yang terlibat juga dihibur dengan adanya panggung hiburan, juga disediakan makanan berupa bakso, soto, dan es kelapa muda bagi peserta vaksinasi," ujar Eva.
Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Katrinje Notanubun menambahkan bahwa cakupan vaksinasi di Malra sudah mencapai 67,16 persen untuk dosis pertama.
"Vaksinasi di Malra sudah mencapai 67,16 persen untuk dosis pertama, artinya sudah 62.844 orang yang sudah divaksin dari jumlah kumulatif sasaran vaksinasi di Malra, yakni 93.569 orang," kata Katrinje.
Baca Juga:Angin Puting Beliung Rusak 261 Rumah di Kota Makassar
Katrinje optimistis hingga 31 Desember 2021 Malra dapat mencapai cakupan vaksinasi sesuai target Pemerintah Pusat minimal 70 persen. (Antara)
