SuaraSulsel.id - Yayasan BaKTI dan Forum Kawasan Timur Indonesia menyelenggarakan pertemuan Forum Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada Kamis, 9 Desember 2021 secara daring.
Pertemuan ini bertujuan untuk berbagi pembelajaran serta praktik baik. Dari pelaksanaan program rintisan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan di Sulawesi Selatan.
Program rintisan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan dilaksanakan sejak Desember 2019 melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Sulawesi Selatan.
Bekerja sama dengan Yayasan BaKTI dengan dukungan dari program kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia, Knowledge Sector Initiative (KSI).
Baca Juga:Menohok! DPRD Sebut Bappeda Jabar Gegabah dalam Tentukan Anggaran
Program rintisan ini berhasil menunjukkan sebuah siklus penyusunan kebijakan berbasis bukti. Dimana suatu agenda kebijakan prioritas daerah yang didukung melalui sebuah kajian terapan telah menjadi dasar penyusunan suatu kebijakan.
Pertemuan Forum Kepala BAPPEDA se-KTI dihadiri para Kepala BAPPEDA Provinsi di Kawasan Timur Indonesia, akademisi, lembaga penelitian, LSM, dan mitra pembangunan internasional.
“Pertemuan ini membahas serangkaian tahapan penyusunan kebijakan berbasis bukti yang telah dilaksanakan secara kolaboratif dan lintas sektor oleh universitas, organisasi perangkat daerah (OPD), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait dalam program rintisan," kata Zusanna Gosal, Deputi Direktur Yayasan BaKTI, yang telah 14 tahun mengelola Forum Kepala BAPPEDA se-KTI sebagai sebuah forum pertukaran pengetahuan untuk efektivitas pembangunan kawasan timur Indonesia.
Upaya mewujudkan kebijakan berbasis bukti dan berbasis pengetahuan, diawali dengan proses agenda setting yang melibatkan multi pihak. Hasil agenda setting mengidentifikasi kompleksitas isu tata kelola komoditas Sulawesi Selatan.
Solusi strategis yang disepakati para pihak adalah kajian rantai nilai komoditas, dengan memilih komoditas sutra sebagai topik kajian dengan pertimbangan sektor persutraan di Sulawesi Selatan tengah mengalami penurunan, padahal sektor ini melekat erat pada budaya masyarakat Sulawesi Selatan dan mempunyai potensi manfaat yang luas dan beragam. Sutra pun telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi.
Baca Juga:Digeledah, KPK Sita Dokumen dan Alat Elektronik dari Kantor Bappeda Jabar
“Oleh karena sutra merupakan komoditas unggulan dan prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka proses kajian disepakati dengan pendekatan kolaborasi multipihak, triple helix antara Pemerintah, akademisi dan LSM, yang memiliki latar belakang berbagai disiplin keilmuan," ungkap Yvonne M. Salindeho, Analis Kebijakan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi salah satu sanggota Tim Pelaksana Kajian Rantai Nilai Sutra.
- 1
- 2
