Edy menyebut pernah meminta uang ke sebelas kontraktor. Nilainya Rp3,2 miliar. Uang untuk menutupi hasil temuan di BPK.
Ada beberapa kontraktor yang menyetor hingga Rp500 juta lebih. Uang itu kemudian diserahkan ke auditor BPK Perwakilan Sulsel untuk menghilangkan hasil temuan pada laporan keuangan Pemprov tahun 2020.
Mereka adalah Jhon Theodore Rp525 juta, Petrus Yalim Rp445 juta, Haji Momo Rp250 juta, Andi Kemal Rp479 juta, Yusuf Rombe Rp525 juta.
Kemudian Robert Wijoyo Rp58 juta, Hendrik Rp395 juta, Lukito Rp64 juta, Tiong Rp150 juta, Rudi Moha Rp200 juta, dan Karaeng Kodeng Rp150 juta.
Baca Juga:Edy Rahmat Berikan Uang Suap Rp2,8 Miliar ke Pegawai BPK Sulsel
Jumlah yang terkumpul, kata Edy Rp3,241 miliar. Uang itu kemudian diserahkan ke pegawai BPK, Gilang Gumilang.
Edy mengaku awalnya Gilang menghubunginya pada Desember 2021. Mereka bertemu di Hotel Teras Kita, Jalan AP Pettarani, Makassar.
Kepada Edy, Gilang mengatakan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan di Pemprov Sulsel pada Januari 2021. Jika ada pengusaha yang ingin berpartisipasi, bisa menyetor satu persen dari nilai paket proyek yang dikerjakan.
Nantinya, BPK akan menghilangkan hasil temuan pekerjaan tersebut. Imbalannya, Edy mendapat 10 persen dari pungutan itu.
Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Edy. Ia menghubungi sebelas kontraktor tersebut, bahkan melaporkan hal ini ke Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.
Baca Juga:Edy Rahmat Buka Catatan Kontraktor Pemberi Uang Suap ke Pegawai BPK Agar Hilangkan Temuan
"Saya pernah sampaikan ke pak Nurdin bahwa ada permintaan BPK untuk pengerjaan. Dia minta satu persen. Dia cuma bilang silahkan kalau ada yang mau," katanya.
