SuaraSulsel.id - Sulawesi Selatan masih kekurangan ribuan guru. Pemerintah provinsi setidaknya masih butuh 6.682 orang guru PPPK untuk mengajar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel Imran Jausi mengatakan kuota guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang diberikan tahun ini, belum mampu menutupi kebutuhan guru. Hanya sedikit peserta yang bisa lolos passing grade.
Dari 8.434 kuota PPPK untuk Sulsel, hanya 1.667 guru yang lolos passing grade. Sisanya 6.682 kosong.
"Kita masih kekurangan guru (PPPK). Makanya kita rencana buka seleksi PPPK gelombang kedua," ujar Imran, Kamis, 21 Oktober 2021.
Baca Juga:Prakiraan Cuaca Sulawesi Selatan Kamis 21 Oktober 2021
Ia mengaku para peserta banyak yang kesulitan pada tes PPPK, kemarin. Tingginya passing grade jadi satu alasan.
Bahkan hasilnya di luar perkiraan BKD. Yang lolos tidak sampai 50 persen dari kuota yang diberikan pemerintah pusat.
"Harapan kita tadinya di atas 50 persen. Ternyata hanya 25 persen harusnya. Nanti sisanya kita tutup di tahap dua dan ketiga," ungkapnya.
Imran berharap ada kebijakan pada passing grade atau ambang batas tes PPPK gelombang kedua mendatang. Apalagi peserta sebelumnya harus lolos kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan wawancara.
"Ini fenomena nasional. Passing grade sangat sulit dipenuhi. Boleh jadi Pemerintah pusat mengevaluasi itu, akan ada kebijakan baru kalau ternyata kasusnya sama bahwa banyak tidak lulus," kata Imran.
Baca Juga:Polda Sulsel Gelar Lomba Mural Piala Kapolri 2021
Kata Imran, kuota PPPK guru untuk Pemprov harus terisi sepenuhnya. Selama ini tumpang tindihnya honorer sudah membebani APBD.
"Dari 11 ribu guru honorer kalau terisi sampai 8 ribu minimal mengurangi beban APBD kita. Tapi itu tadi, jangan sampai formasi banyak kosongnya," tukasnya.
Pelaksanaan SKB Diundur
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS untuk Pemprov Sulsel juga diundur. Padahal rencananya akan digelar akhir bulan Oktober.
Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi mengatakan SKB diundur karena daerah lain belum tuntas menggelar seleksi kompetensi dasar. Sementara pengumuman tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Harus serentak.
"Banyak daerah di Indonesia belum selesai (SKD). Pengumumannya kan harus serentak," jelas Imran.
Ia mengaku jadwal terbaru SKB CPNS Pemprov Sulsel kemungkinan baru digelar pertengahan November. Pihaknya mengupayakan agar seleksi CPNS bisa rampung pada Desember mendatang.
Jika tidak, maka akan mempengaruhi penganggaran. Begitupun penerbitan NIP dipastikan akan menyebrang tahun depan.
"Penerbitan NIP menyeberang. Saya perkirakan NIP keluar Maret tahun depan," pungkasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
