SuaraSulsel.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) menutup ribuan fintech dan investasi ilegal selama tahun 2021. Kebanyakan korbannya adalah milenial dan ibu rumah tangga.
Deputi Direktur Managemen Strategis Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional 6 Sulampua Bondan Kusuma mengatakan maraknya digitalisasi membuat praktek penipuan berkedok pinjol dan investasi ini semakin gencar. Padahal OJK bersama satgas sudah melaksanakan siber patrol.
Dari banyaknya modus yang ada, beberapa oknum ini menggunakan publik figur untuk meyakinkan masyarakat. Kemudian, mereka biasanya menawarkan bonus besar atas dasar perekrutan.
"Kadang mereka menawarkan melalui webisite yang tidak jelas siapa penanggungjawabnya. Sudah banyak kita tutup, tapi tetap muncul. Mereka berganti baju, tapi niatnya sama saja untuk menipu masyarakat," ungkap Bondan dalam talkshow Waspada Investasi, Selasa, 28 September 2021.
Baca Juga:Maruf Amin Imbau Milenial Ambil Hikmah Pandemi Covid-19
Ia menambahkan korban investasi ilegal ini paling banyak didominasi kalangan milenial. Sebab, keinginan kalangan ini dalam berinvestasi sangat tinggi.
Hingga Juni 2021, OJK mencatat sudah menutup sebanyak 3.365 fintech landing ilegal dan 1096 entitas yang menawarkan investasi ilegal yang telah tercatat di dalam investor portal.
OJK pun meminta masyarakat agar tidak lengah dan waspada terhadap investasi bodong dan pinjaman online ilegal. Apalagi korban dari kedua modus tersebut tidak sedikit.
Bondan mengatakan para oknum tak bertanggung jawab menggunakan berbagai cara untuk menjerat korbannya. Pinjaman online misalnya, kerap memanfaatkan situasi masyarakat yang terjepit ekonomi. Khususnya para ibu rumah tangga.
"Banyak masyarakat yang terjerat pinjaman ilegal. Data pribadi disalahgunakan. Tugas OJK meminta masyarakat mengedukasi karena lebih mudah daripada sudah menjadi korban," ujarnya.
Baca Juga:107 Daftar Pinjaman Online Resmi Berizin OJK, Jangan Sampai Tertipu
Ia menjelaskan, penindakan terhadap oknum seperti ini, tidak bisa dilakukan OJK sendirian. Olehnya, pihaknya bersama 13 Kementerian dan Lembaga membentuk Satgas Waspada Investasi.
Di dalam satgas ini meliputi diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, Bank Indonesia, Perdagangan dan Kominfo. Karena modus yang ditawarkan oleh oknum tersebut kadang menggunakan lembaga di luar pengawasan OJK.
"Jadi adanya Satgas bisa menpecepat penyelesaikan kasus. Sehingga masyarakat yang menjadi korban semakin berkurang," terangnya.
Ia mengingatkan masyarakat, agar teliti dan mengecek tempat mereka meminjam atau berinvestasi. Ada dua langkah yang menjadi patokan agar terhindar tipu daya pinjol dan investasi ilegal.
Yakni cek legalitas dan logisnya. Pihaknya juga mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran.
"Kalau mau meminjam di Pinjol, Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Dan yang terpenting apakah sudah terdaftar di OJK atau belum. Sebab jika ada masalah di tengah jalan, konsumen dapat melaporkan ke OJK. Kita bisa melakukan pembinaan dan bisa kenakan sanksi," tandas Bondan.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
