alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pemprov Sulsel Tambah Anggaran Perubahan, Irwandi: Jangan Terjadi Kasus Andi Muallim

Muhammad Yunus Selasa, 21 September 2021 | 15:48 WIB

Pemprov Sulsel Tambah Anggaran Perubahan, Irwandi: Jangan Terjadi Kasus Andi Muallim
Rapat paripurna penetapan APBD Perubahan di Pemprov Sulsel, Selasa, 21 September 2021 [SuaraSulsel.id / Lorensia Clara Tambing]

Anggota DPRD Sulsel Andi Irwandi Natsir menemukan penambahan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan

SuaraSulsel.id - Anggota DPRD Sulsel Andi Irwandi Natsir menemukan penambahan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan di APBD Perubahan 2021. Diantaranya ada di Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pertanian dan Dinas PU dan Tata Ruang.

Irwandi mengatakan Pemprov mengusulkan penambahan anggaran Rp15 miliar di Biro Kesejahteraan Rakyat. Namun penambahan anggaran itu tidak sesuai dengan prosedur.

"Ada anggaran Rp15 miliar yang tiba-tiba masuk. Kita tidak tahu darimana. Itu berdasarkan laporan dari Komisi E, kebetulan kami membahas," kata Irwandi usai rapat Paripurna penetapan APBD Perubahan di Pemprov Sulsel, Selasa, 21 September 2021.

Irwandi mengatakan anggaran Rp15 miliar itu untuk bantuan sosial rumah ibadah dan panti asuhan. Hanya saja tidak dilengkapi dengan proposal.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Menang Kasasi : Tanah Masjid Al Markaz Makassar Resmi Milik Negara

"Kami minta proposalnya ternyata ada yang backdate. Oleh karena itu kita sarankan jangan dilaksanakan di APBD Perubahan ini, nanti usulkan di APBD Pokok 2021," kata Legislator Fraksi PAN tersebut.

Irwandi mengaku Pemprov harus belajar dari kasus yang pernah menjerat mantan Sekprov Sulsel, Andi Muallim. Jangan sampai kasus bantuan tanpa administrasi yang lengkap, terulang kembali. Pidana ujungnya.

"Tidak ada niatan menghentikan program itu. Kita hanya berharap menunda agar kita semua terhindar dari bala bencana apalagi kalau barang itu diberikan ke orang per orang. Sama persis yang dialami oleh Andi Muallim lalu," bebernya.

Sementara di Dinas Pertanian, DPRD mencatat ada Rp50 miliar. Anggaran ini untuk pengadaan pupuk, namun melebihi rencana kerja dan Anggaran (RKA) yang sudah ditetapkan.

Dalam aturan, kata Irwandi itu tidak boleh. Akan jadi temuan jika dilanjutkan.

Baca Juga: Yuk! Intip Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Sulsel, Apakah Sama Dengan Krisdayanti?

"Tidak boleh lampaui pagu anggaran di RKA. Nah di tahun ini melewati anggaran sangat jauh. Makanya komisi B anjurkan jangan lewati, tapi hari ini melewati," bebernya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait