SuaraSulsel.id - Sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, mendukung polisi. Dalam menegakkan hukum, terkait pernyataan oknum dokter yang tidak percaya dengan COVID-19. Hingga akhirnya viral di media sosial.
Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Enrekang KH Amir Mustafa melalui keterangannya, mengatakan surat pernyataan yang beredar luas di media sosial khususnya di Enrekang itu, membuat resah masyarakat karena pernyataan ini keluar dari mulut seorang dokter.
"Kami mengimbau kepada masyarakat supaya tidak mudah percaya dengan surat pernyataan yang beredar luas itu. Karena bertentangan dengan situasi realitas yang terjadi," ujar Amir, Minggu 6 September 2021.
KH Amir Mustafa mengatakan, sejak lebih dari setahun pandemi di Indonesia dan hampir seluruh dunia lainnya, sudah banyak korban meninggal dunia akibat COVID-19.
Baca Juga:Pemprov Sulsel Ingin Buat Rumah Sakit Apung
Menurut dia, realitas yang terjadi di Indonesia dan beberapa daerah maupun negara lainnya. Sehingga pernyataan dari oknum dokter Andiany Adil itu dinilai sangat bertentangan dengan ilmu kedokteran maupun situasi yang terjadi.
"Ini COVID-19 ada di semua negara dan sudah jadi pandemi. Pernyataan itu bertentangan dengan prinsip ilmu kedokteran. Karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak usah resah dan tetap saja mengikuti saran pemerintah. Karena itu yang terbaik bagi kita semua," katanya.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua GP Ansor Enrekang Mukhlis, yang mengatakan pandemi masih berlangsung. Di Enrekang sudah banyak yang meninggal karena COVID-19.
Rekan sejawat dari oknum dokter Andiany Adil juga menyampaikan hal sama. Termasuk dari organisasi profesi kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Enrekang.
IDI Cabang Enrekang mengatakan, permasalahan itu cukup meresahkan. Mengingat yang bersangkutan merupakan salah satu anggota profesi kedokteran dan masih terdaftar sebagai Anggota IDI Enrekang.
Baca Juga:Perseroda Sulsel Siap Kelola Pabrik Benih Jagung, Sudirman : Jangan Rp 34 M Mangkrak
Namun secara fungsional, surat tanda registrasi (STR) yang bersangkutan sudah tidak berlaku sejak 2016. Sehingga untuk praktik tidak bisa dilaksanakan dan harus memperpanjangnya.
