SuaraSulsel.id - Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah berjuang melawan COVID-19 dengan keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan.
Selain itu, berdasarkan hasil temuan tim verifikasi lapangan Kantor Staf Presiden (KSP), masyarakat di Kabupaten Donggala juga masih belum menaati protokol kesehatan. Hal ini menjadi kendala bagi penanganan COVID-19 di kabupaten terpadat ke-4 di Sulawesi Tengah.
Dalam program verifikasi lapangan selama 4 hari di beberapa kawasan di Provinsi Sulawesi Tengah, Tim KSP menemukan fakta, Kabupaten Donggala merupakan salah satu kabupaten yang selama ini bertumpu kepada Kota Palu dalam upaya penanganan COVID-19.
Hingga saat ini pun berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala telah mencatat 986 kasus positif COVID-19 dan 24 orang di antaranya meninggal dunia.
Baca Juga:Napi Rutan Makassar Dilatih Lebih Produktif di Tengah Pandemi Covid-19
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, Muzakir Ladoali, mengatakan bahwa selama ini penanganan COVID-19 selalu dirujuk ke Kota Palu karena rumah sakit di kabupaten Donggala masih belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai.
“Yang jadi masalah terdapat 211 orang yang isolasi mandiri dirumah, dan kita tahu perilaku masyarakat di rumah itu pasti tidak sesuai dengan protokol kesehatan,” kata Muzakir.
Ia menambahkan bahwa salah satu problem utama di Kabupaten Donggala adalah stigma buruk terhadap COVID-19 di tengah masyarakat, yang membuat individu-individu yang terjangkit COVID-19 dikucilkan. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang enggan ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri. Bahkan fasilitas isolasi terpadu yang ada di setiap desa pun menjadi tidak termanfaatkan karena COVID-19 masih dianggap seperti aib.
“Yang kita butuhkan sekarang ini adalah bagaimana mengubah mindset masyarakat, bahwa ketika mereka mulai menunjukkan gejala, mereka akan segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat,” lanjut Muzakir.
Permasalahan penanganan COVID-19 di Donggala semakin diperparah dengan jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang sangat terbatas.
Baca Juga:Anies Baswedan: Saat Pandemi Obati Saling Curiga, Hilangkan Polarisasi Ekstrem
Kabupaten Donggala hanya memiliki dua rumah sakit umum yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabelota dan Rumah Sakit Umum (RSU) Pratama Tambu yang berjarak 4 jam perjalanan darat antara satu sama lain.
Selain itu, menurut Data Dinas Kesehatan Donggala, terdapat kurang lebih 1,000 tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten ini. Malangnya, 20 persen dari total kasus positif COVID-19 di Kabupaten Donggala adalah nakes.
Di Puskesmas Lembasada misalnya, hanya terdapat 14 perawat dari 66 staf yang ada. Selain itu, puskesmas yang melayani 19 desa ini tidak memiliki dokter. Selama ini puskesmas beroperasi dengan bantuan dokter magang selama 4 bulan dan 1 dokter kontrak dari Kota Palu.
Bahkan 18 staf dan nakes di puskesmas Lembasada sempat terjangkit COVID-19, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pasokan APD dan multivitamin untuk para nakes yang bertugas.
“Beban kerja kami sangat berat karena masyarakat termakan hoaks. Mereka tidak mau divaksin karena mendapatkan informasi bahwa orang akan meninggal setelah divaksin. Jadi kami dengan tenaga yang terbatas ini susah juga mau mengedukasi,” kata Kadris, salah satu perawat dan ketua program vaksinasi COVID-19 puskesmas Lembasada.
Cerita serupa juga dilaporkan oleh para nakes di RSUD Kabelota. Rumah sakit tersebut hanya memiliki 26 nakes yang menangani COVID-19 dan 4 dokter muda yang dikhususkan untuk penanganan COVID-19. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga honorer, termasuk salah satunya perawat Suryanti yang sudah menjadi tenaga honorer selama 15 tahun.
