SuaraSulsel.id - Rencana Musyawarah Daerah Golkar Palopo diterpa isu tak mengenakkan. Setiap pimpinan kecamatan kabarnya ditawari Rp 30 juta. Untuk memilih salah satu calon tertentu.
Pelaksana tugas Ketua DPD II Golkar Palopo, Abbas Hady mengaku kabar tersebut beredar sejak pekan lalu. Saat ini, pihaknya sedang melakukan penelusuran soal kebenaran berita tersebut.
"Kami sedang melakukan penelusuran soal kebenaran kasus ini. Nanti hasilnya akan dilaporkan ke Ketua DPD Partai Golkar Sulsel," kata Abbas, Rabu, 19 Mei 2021.
Abbas mengaku dugaan politik uang ini dilakukan oleh salah satu orang yang berprofesi sebagai ASN. Saat ini sedang dicari tahu, termasuk motifnya. Jika terbukti, maka akan dilaporkan ke pemerintah daerah.
Baca Juga:Digeledah hingga Dicekal KPK, Mengapa Golkar Masih Bungkam soal Azis?
"Apakah atas perintah dan persetujuan kandidat, kita belum tahu. Kita sedang telusuri," tegasnya.
Dalam Musda Golkar Palopo, Pimpinan Kecamatan (Pincam) mempunyai satu hak suara untuk memilih calon ketua. Ada dua pincam yang mengaku ditawari sejumlah uang oleh salah satu ASN agar memilih calon tertentu.
Saat ini, sudah ada tiga pendaftar Calon Ketua Golkar Palopo periode 2021-2026. Mereka adalah Rahmat Masri Bandaso yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Palopo.
Lalu ada Baharman Supri, Anggota DPRD Palopo, dan Nurhaenih yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Palopo.
Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe mengaku sudah meminta khusus kepada Pelaksana tugas Ketua Golkar Palopo agar kabar ini ditelusuri. Jika betul, maka akan merusak marwah partai.
Baca Juga:Petinggi PKS dan Golkar Bertemu, Sebut Taufan Pawe Gubernur Sulsel 2024
Kata Taufan, dirinya sejak awal sudah menegaskan agar para kader menjauhi praktik politik uang. Meski demikian, pengurus Gokar Palopo harus tetap fokus menyukseskan musda tersebut.
"Saya tegaskan agar ini diusut. Saya sudah perintahkan Plt, jangan sampai ada kader yang main uang. Kita perlu menjaga dinamika internal partai yang demokratis," pungkasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
