"Pulau Lae-lae tak masuk dalam wilayah reklamasi. Makanya Pak Plt Gubernur bilang tahan itu izinnya dulu," tegas Sulkaf.
Untuk saat ini pihaknya masih mencari solusi terbaik soal masalah lahan pengganti tersebut. Plt gubernur, kata dia, juga telah melaporkan secara langsung tentang masalah itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Beberapa OPD terkait diakuinya sempat menyodorkan pergub soal kawasan pariwisata, yang membolehkan pengembangan area Lae-lae. Akan tetapi mantan Kadis Perikanan dan Kelautan Sulsel itu, menilai Perda lebih tinggi ketimbang Pergub.
"Mana lebih tinggi coba, perda atau pergub? Memang sesuai dengan aturan pergub, tetapi ada perda yang menegaskan kawasan itu tak masuk area reklamasi," jelasnya.
Baca Juga:Belum Sempat Hirup Udara Bebas, Eks Bupati Kepulauan Talaud Kembali ke Bui
Diketahui masalah ini bermula saat proyek CPI digarap oleh PT Ciputra Surya untuk membangun perumahan elit dengan penimbunan reklamasi 157 hektare. Dengan perjanjian Pemprov Sulsel mendapat 57 hektare.
Namun belakangan BPK menemukan tidak sesuainya lahan yang diberikan ke Pemprov Sulsel. Dari 57 hektare, masih ada sekitar 12 hektare yang tersisa.
Kala itu Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menjelaskan pengembang CPI ingin menyerahkan sisa lahan tersebut dengan catatan diberikan izin untuk melakukan reklamasi kembali. Karena itu, reklamasi Pulau Lae-lae jadi solusinya.
Sebelum Pulau Lae-lae, Pemprov Sulsel juga telah menunjuk beberapa lokasi sebagai lahan pengganti. Salah satunya di sekitar Stadion Barombong, namun ditolak PT Yasmin karena merasa dirugikan.
Menurut PT Yasmin, kedalaman air laut wilayah Barombong mencapai dua sampai tiga meter, sementara yang ada di area reklamasi CPI hanya 1.5 meter. Mereka ogah rugi.
Baca Juga:Formappi Desak Azis Syamsuddin Berinisiatif Mundur dari Pimpinan DPR
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
