SuaraSulsel.id - Ratusan massa dari berbagai lembaga akan menggelar aksi unjuk rasa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin, 25 Agustus 2025.
Aksi akan digelar di sejumlah titik, antara lain Gedung Kejaksaan Tinggi, Polda Sulsel, Kantor Cabang Bank Sulselbar, RS Cahaya Medika, flyover Makassar, kantor BPOM.
Kantor Pertamina, DPRD Kota Makassar, Pertigaan Alauddin-Pettarani, kantor Gubernur Sulsel, hingga kantor DPRD Sulsel.
Demonstrasi dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita dan berlanjut pukul 13.00 Wita. Pengendara yang melintas di area tersebut diimbau mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan.
Baca Juga:Warga Tolak PLTSA, Wali Kota Makassar: Saya Tidak Ingin Warga Dirugikan
Aksi tersebut menyoroti sejumlah hal. Mulai dari kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat hingga korupsi.
Salah satu kelompok yang akan turun ke jalan adalah Federasi Rakyat Demokrasi Makassar.
Ratusan massa dari lembaga ini berencana beraksi di Pertigaan Hertasning-Pettarani, kantor DPRD Sulsel, dan kantor Gubernur Sulsel. Mereka akan menyuarakan ganti presiden.
"Aksi ini menyikapi keluhan rakyat yang sudah menjerit karena kebijakan pemerintah, sehingga muncullah gerakan Ganti Presiden," kata Jenderal Lapangan, Wawan.
Di titik lain, di Pertigaan Alauddin- Pettarani, Kantor Gubernur Sulsel dan Kantor DPRD Provinsi Sulsel, ratusan massa dari Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) juga menyuarakan hal serupa.
Baca Juga:Hadiah Beasiswa dan Liburan ke Bali untuk Paskibraka Makassar
Mereka mengangkat isu reformasi jilid 2. Hal ini sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah atas pelemahan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Sementara itu, massa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat juga akan menyambangi kantor Gubernur dan DPRD Sulsel. Tuntutan mereka adalah membatalkan kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.
Seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah akibat kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran ke daerah. Di satu sisi, tunjangan anggota DPR RI malah dinaikkan Rp50 juta.
Di titik yang sama, ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (BEM UNM) dan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) juga berencana turun ke jalan.
"Kami menolak seluruh kekacauan yang ditimbulkan pemerintahan yang bobrok di negara ini. Kebijakan yang diterapkan tidak pro rakyat," tegas pengurus BEM FH UMI, Syarif.
Tak hanya di Makassar, seruan aksi demonstrasi besar-besaran juga menggema di media sosial sejak pekan lalu.
