“Bahkan, Presiden sudah tahu program ini dan kami diminta untuk melanjutkan. Kami juga sudah ajukan untuk meningkatkan program ini menjadi Istana Mendengar yang kini tinggal menunggu persetujuan Presiden,” jelas Juri.
Respons Pihak Terkait
Dalam program KSP Mendengar kali ini, para pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur turut hadir dan mendengar masukan para peserta.
Di antaranya Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, hingga Direktur Operasional III PT Hutama Karya (Persero) Kuncoro. Sebagian besar narasumber yang hadir pun menerima beragam masukan dan aduan terkait pembangunan infrastruktur dari berbagai daerah.
Baca Juga:Gugur, 53 Awak KRI Nanggala Naik Pangkat dan Diberi Bintang Jasa Jalasena
Beberapa di antaranya mengenai permasalahan sosial terkait penggantian pembebasan lahan. Seperti disampaikan Kamalul.
Dia mengaku telah mengunjungi 20 bendungan, baik yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non PSN. Kamalul menyampaikan, terlepas dari berjalannya proyek bendungan, masih ada aduan dari masyarakat terkait penggantian ganti rugi pembebasan lahan.
Begitu juga yang disampaikan Asep Yunan Firdaus. Asep menyoroti pembangunan sirkuti MotoGP dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang juga masih meninggalkan permasalahan sosial terkait pembebasan lahan.
“Kami harap, KSP maupun pengembang membuka ruang negosiasi yang adil bersama masyarakat,” ujar Asep.
Tidak hanya soal aduan, peserta lainnya yakni Dwi Jokowinarno enyampaikan masukan mengenai potensi ekonomi baru di Timur Lampung yang bisa dikembangkan Pemerintah.
Baca Juga:Rachland Nashidik: Buzzer Jokowi Nggak Bermoral Salahkan SBY Soal Alutsista
Termasuk usulan Handaru terkait kehadiran Pelabuhan Patimbang dan Ambon New Port agar membuka lahan bisnis di luar fokus pengembangan Pemerintah.
