Menurutnya, politik praktis bukan alasan yang tepat untuk menonaktifkan mereka. Pemkot Makasar sebaiknya lebih fokus menjalankan program pemerintah, termasuk mempercepat pemulihan ekonomi. Ketimbang aktif menggonta-ganti tatanan birokrasi hingga tingkat RTRW.
"Jangan juga karena alasan Makassar Recover semua dibabat. Tidak boleh itu, harus pakai aturan," tegasnya.
Namun, Yeni masih menunggu konfirmasi langsung dari Pemkot Makassar. Dia berharap informasi yang beredar terkait wacana penonaktifan seluruh Ketua RTRW tidak benar.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Baca Juga:Sekretariat IPMIL Luwu Dilempari Bom Molotov, Satu Motor Hangus Terbakar
