Menurut Areros, Golkar adalah partai besar dengan pengurus terhormat dan bermartabat.
“Dan kader Golkar mesti memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT). Itu syarat mutlak,” kata Areros.
Bukan hanya di partai, Golkar mesti mencabut hak JAK di parlemen, karena menyangkut integritas.
“Segera usulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD. Jika tidak, akan berimbas bagi elektabilitas Golkar kedepan,” kritik Areros.
Baca Juga:Buntut Viral Video Selingkuh, Ketua Harian DPD Golkar Sulut Dicopot
Terpisah, Juru Bicara DPD Golkar Sulut, Feriando Lamaluta menuturkan pihaknya sedang membuat kajian komperhensif guna melaporkan kasus JAK ke DPP.
Kata Feriando, pemberhentian JAK sebagai Ketua Harian Golkar adalah langkah awal.
“Kita juga harus menghormati hak-hak dan memberi kesempatan kepada beliau,” terang Lamaluta.
Yang pasti kata Feriando, proses sedang berlanjut dan tidak menutup kemungkinan ada sanksi lainnya.
“Kan ada tahapannya, tidak langsung,” tandasnya.
Baca Juga:Viral Suami Pinjam Uang Istri Ratusan Juta, Ternyata Untuk Nikah Lagi
