Akibat kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan, korban mengalami memar pada kelopak mata bagian kiri, bengkak pada bepala bagian kanan, luka pada hidung, memar pada paha sebelah kanan, tangan kiri-kanan luka-luka, luka punggung sebelah kanan, pinggang, dan memar pada jidat.
Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan nomor laporan Laporan Polisi Nomor: LP/49-B/X/2020/Subbag Yanduan, tanggal 12 Oktober 2020 dan Laporan Polisi Nomor: LPB/330/X/2020/SPKT POLDA SULSEL tanggal 12 Oktober 2020.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Komnas HAM RI sesuai dengan pelaksanaan fungsi pemantauan dan penyelidikan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM meminta saudara untuk:
1. Memberikan informasi dan keterangan tentang peristiwa kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oknum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap Sdr. Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto.
Baca Juga:19 Bulan Anggota Brimob Ini Pergi Tanpa Izin, Tinggalkan Tugas Kantor
2. Melakukan pemeriksaan terhadap oknum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang melakukan kekerasan terhadap Sdr Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto.
3. Memberikan sanksi yang tegas dan tidak terbatas hanya kepada sanksi disiplin dan etis tetapi juga sanksi pidana apabila terbukti ada tindak pidana dalam peristiwa tersebut.
Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam yang dikonfirmasi membenarkan surat yang dilayangkan tersebut.
"Iya itu dari kami," kata M Choirul Anam dikonfirmasi Jumat (16/10/2020) pagi, terkait kebenaran surat yang beredar itu.
Sekedar diketahui, Dosen Fakultas Hukum UMI Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto mengalami tindak kekerasan sejumlah oknum polisi saat unjuk rasa ricuh di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, beberapa bulan lalu.
Baca Juga:Empat Anggota Brimob Polda Sulsel Dipecat, Ini Pelanggaran Beratnya
Ia turut diamuk polisi saat berlindung di depan sebuah minimarket usai mencari makanan. Tidak hanya itu, ia juga ikut digelandang ke Mapolrestabes Makassar bersama sejumlah mahasiswa yang diamankan saat itu.
