SuaraSulsel.id - Vaksin Covid-19 menjadi harapan baru dalam penanganan pandemi virus Corona. Sayangnya, belum tentu semua negara-negara di dunia bisa mendapatkan akses terhadap vaksin tersebut.
Sayangnya, sebuah lembaga pengawas vaksin internasional mengungkapkan bahwa negara-negara kaya telah menimbun vaksin Covid-19.
Hal ini membuat negara miskin kesulitan untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
"Sembilan dari 10 orang di 67 negara miskin berisiko tertinggal saat negara kaya bergerak menuju jalur pelarian mereka dari pandemi," kata Aliansi Vaksin Rakyat dalam sebuah pernyataan, dilansir Anadolu Agency.
Baca Juga:Benarkah Vaksin Covid-19 akan Membuat Perbedaan pada Tingkat Penularan?
Kanada menduduki peringkat teratas, dengan cukup vaksin untuk memvaksinasi setiap warganya sebanyak lima kali.
Menurut aliansi itu, negara-negara kaya yang mewakili hanya 14 persen dari populasi dunia telah membeli 53 persen dari semua vaksin yang paling menjanjikan sejauh ini.
"Tidak seorang pun boleh diblokir untuk mendapatkan vaksin penyelamat nyawa karena negara tempat mereka tinggal atau jumlah uang yang ada di kantong mereka," kata Anna Marriott, manajer kebijakan kesehatan Oxfam, yang tergabung dalam aliansi tersebut.
Marriott memperingatkan bahwa miliaran orang di seluruh dunia tidak akan menerima vaksin Covid-19 yang aman dan efektif selama bertahun-tahun kecuali ada perubahan dramatis.
Vaksin untuk Siapa?
Baca Juga:Ahli Ingatkan Vaksin Oxford Bisa Buat Orang Tak Terlindungi dari Covid-19
Selain masalah distribusi, pemberian vaksin ke masyarakat juga wajib diperhitungkan. Di Indonesia, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin secara cuma-cuma.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan tenaga Kesehatan seperti dokter dan perawat serta aparat Kepolisian dan Tentara Republik Indonesia (TNI) merupakan garda depan (front liners) yang akan mendapatkan injeksi vaksin COVID-19 terlebih dahulu.
"Kami memohon kesabaran seluruh warga Indonesia karena vaksin datang secara bertahap dan karenanya kami harus membuat prioritas. Penetapan prioritas ini telah mengikuti standar yang diberikan oleh WHO dan juga melalui ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) serta mereka yang ahli di bidangnya," tutur Airlangga dalam keterangan yang diterima Suara.com.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan dosis vaksin untuk sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia. Vaksin yang disediakan yaitu vaksin program sebanyak 32 juta dosis yang digratiskan melalui iuran BPJS serta vaksin mandiri sebanyak 75 juta dosis.
"Sebanyak 32 juta dosis disiapkan untuk yang menerima bantuan iuran BPJS yang tidak memiliki komorbit dan berusia antara 18-59 tahun. Rentang usia dan kondisi penerima ini disesuaikan dengan yang mengikuti uji klinis," tambahnya.
Sedangkan untuk vaksin mandiri, Airlangga mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat diakses melalui Sektor Industri Padat Karya di mana Perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawannya dan bisa didapat salah satunya melalui BPKS Ketenagakerjaan.
