SuaraSulsel.id - Fenomena La Nina diperkirakan terus berkembang mencapai intensitas moderat pada akhir 2020 dan mulai meluruh pada Januari-Febuari 2021.
Dampaknya pada peningkatan curah hujan bulanan antara 20 hingga 40 persen diatas normal.
"Ini sekarang La Nina, yaitu peningkatan curah hujan yang tinggi itu sedang meningkat, dari indeks lemah ke moderat," kata Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar (BBMKG Wilayah IV Makassar), Darmawan, saat BMKG melakukan silaturahmi dan sosialisasi dampak La Nina di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, di Jalan Sungai Tangka, Sabtu pagi, 17 Oktober 2020.
Ia menjelaskan, untuk Sulsel sendiri belum masuk sepenuhnya musim hujan. Namun Pulau Jawa sudah mulai masuk, sehingga dampaknya perlu diantisipasi.
Baca Juga:Dosen UMI Babak Belur Dihajar Polisi, PBHI Laporkan Pelanggaran HAM
Adapun prakiraan curah hujan untuk musim hujan tahun 2020/2021 Sulawesi Selatan, wilayah pantai barat akan masuk di November.
Awal November sudah mulai masuk musim penghujan. Puncaknya diperkirakan pada bulan Januari.
Seiring kenaikan curah hujan, La Nina berpotensi meningkatkan risiko banjir dan membuat lahan pertanian terendam.
Untuk mengatasinya dampaknya, BMKG memberikan saran agar saluran air di lahan pertanian mesti diperlebar dan memastikan aliran air tidak ada hambatan.
"Bisa mengantisipasi DAS-DAS yang mungkin kita prediksi akan menjadikan banjir bandang. Sehingga kejadian di Bantaeng dan Luwu Raya tidak terjadi lagi," terangnya.
Baca Juga:Tunggu Perubahan Musim, Petani Bantul Diimbau Tak Tergesa-gesa Cocok Tanam
Adanya puncak musim hujan dan ada pengaruh La Nina perlu diantisipasi oleh seluruh stakeholder untuk mengantisipasi dampaknya.
"Dan BMKG sudah siap dengan sistem peringatan dini yang tersebar di Wilayah Sulsel. Untuk membantu memberikan peringatan dini dan membantu memantau perkembangan kondisi cuaca yang terjadi," jelas Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, Hartanto.
Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu mengantisipasi dampaknya di berbagai sektor.
Koordinasi antarpemerintah daerah, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, yang wilayahnya dilintasi sungai menjadi penting.
"Ini diperlukan untuk mengoptimalisasi tata kelola air terintegrasi dari hulu hingga hilir," imbuhnya.
Selanjutnya, BMKG meminta agar gubernur dan bupati serta wali kota dapat mensosialisasikan hal ini. Kemudian BMKG akan membuat pertemuan dengan bupati dan wali kota di Sulsel.
