facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Aktivis Ungkap Fakta Baru Penambangan Pasir oleh PT Boskalis

Muhammad Yunus Kamis, 17 September 2020 | 06:22 WIB

Aktivis Ungkap Fakta Baru Penambangan Pasir oleh PT Boskalis
Aksi protes nelayan dan aktivis atas penambangan pasir laut oleh PT Boskalis di Pulau Kodingareng, Sabtu (12/9/2020). (Foto: Twitter/@jatamnas).

Aktivis mengungkap fakta baru, terkait penambangan pasir di kawasan tangkap ikan nelayan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan

Akan tetapi, proyek oligarki dan dinasti serta kolega politik Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

"Ini tidak lebih dari proyek oligarki dan dinasti serta kolega politik Gubernur Sulsel," kata Merah.

Setelah ditelusuri, kata Merah, ternyata orang yang jadi penghubung antara Akbar Nugraha dengan Abil Iksan tidak lain adalah anak dari Nurdin Abdullah sendiri, yakni Fathul Fauzi Nurdin.

Dimana, selain pemilik saham di perusahaan tambang, Akbar Nugraha juga merupakan teman seangkatan Fathul di Binus University.

Baca Juga: Moratorium Tak Jelas, Warga Protes Aktivitas Tambang Pasir di Desa Sanding

"Dari sini terlihat ada yang menjadi penghubung antara dua orang ini, adalah anak dari Nurdin Abdullah. Ada dugaan ijin tambang di sini adalah bayar jasa pada Pilgub," katanya.

Merah mengungkapkan, untuk nama Sunny Tanuwijaya yang tercatat sebagai komisaris utama PT Banteng Laut Indonesia adalah mantan staf khusus Pemprov DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Selain itu, Sunny Tanuwijaya juga pernah dikaitkan dengan kasus suap anggota DPRD Pemprov DKI Jakarta, Muh Sanusi terkait reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta.

"Jadi aktivitas tambang ini juga berkaitan dengan yang di Jakarta," ungkap Merah.

Dengan adanya temuan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) diminta turun tangan mengusut kasus ini.

Baca Juga: Dibungkam dengan Represi, WALHI Tuntut Jokowi Minta Maaf

"Kami meminta KPK dan KKPU untuk melakukan investigasi terhadap temuan ini, dan dalam investigasi kami minta ada pembekuan atau penghentian tambang. Jadi ini harus distop untuk mencegah kerusakan terumbu karang," katanya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait