Dalam pembangunan tersebut Boskalis bekerjasama dengan PT Pembangunan Perumahan selaku kontraktor pelaksana dari proyek MNP.
MNP ini adalah proyek strategis nasional, dimana pemilik proyeknya ialah Pelindo IV. Untuk membangun proyek reklamasi MNP, pasir yang dikeruk kapal Boskalis dari kawasan tangkap ikan nelayan Pulau Kodingareng digunakan sebagai bahan timbunan.
"Makassar New Port (MNP) sebuah proyek nasional dibangun di atas keringat dan air mata masyarakat nelayan Kodingareng," ungkap Edho.
Dari situ, kata Edho, proyek MNP tersebut merupakan proyek balas budi Nurdin Abdullah kepada para tim suksesnya yang berperan memenangkannya pada Pilgub 2018.
Baca Juga:Moratorium Tak Jelas, Warga Protes Aktivitas Tambang Pasir di Desa Sanding
Itulah sebabnya, sampai saat ini Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel tidak pernah merespon aksi para nelayan Kodingareng yang menolak adanya aktivitas tambang pasir.
"Kasus ini sudah hampir sebulan lebih terjadi. Dimana masyarakat nelayan hari ini diperhadapkan dengan berbagai masalah atau persoalan yang terindikasi yang dibiarkan. Bisa dibilang sampai hari ini Pemerintah Sulsel tidak ada respon soal nasib nelayan ini. Bahkan menyampaikan rasa empati saja tidak ada dari Nurdin Abdullah," jelas Edho.
Edho menerangkan, aktivitas tambang pasir tersebut telah membuat mata pencaharian para nelayan Pulau Kodingareng hilang. Sebab, dengan adanya kapal Boskalis yang menambang pasir di kawasan tangkap ikan nelayan membuat air laut keruh dan merusak terumbu karang. Akibatnya, para nelayan yang kesehariannya melaut jadi susah untuk menangkap ikan.
"Selain ruang tangkapnya direbut, masyarakat juga berjuang untuk melawan Covid-19. Kalau mereka tidak melaut bagaimana mereka harus membayar utang-utang mereka," kata dia.
"Kita tidak ingin penderitaan nelayan Kodingareng ini berjalan terus-menerus. Kita ingin mereka juga bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka," kata Edho.
Baca Juga:Dibungkam dengan Represi, WALHI Tuntut Jokowi Minta Maaf
Senada dengan Edho, Ketua Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah menambahkan, pembangunan MNP tersebut bukan merupakan proyek strategis nasional.
